LPSK) meyatakan telah menjadi kewajiban negara untuk memberikan kompensasi atau bantuan medis kepada korban tindak pidana terorisme, termasuk kepada Wiranto.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meyatakan telah menjadi kewajiban negara untuk memberikan kompensasi atau bantuan medis kepada korban tindak pidana terorisme. Termasuk kepada mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang menjadi korban penyerangan di Pandeglang pada 10 Oktober 2019 lalu.
"Sesuai mandat UU No 5 Nomor Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LPSK diwajibkan memberikan bantuan medis sesaat setelah kejadian. Selain itu, korban juga berhak mendapat kompensasi," kata Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution saat dikonfirmasi, Jumat . Manager menyebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur adanya pemberian kompensansi kepada korban, meskipun Wiranto tidak mengajukan. Dikatakan, pemberian kompensasi ini harus berdasarkan bukti dari kepolisian dan BNPT.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wiranto Ajukan Uang Kompensasi Rp 65 Juta ke LPSK |Republika OnlineWiranto ajukan kompensasi terkait insiden peyerangan terhadapnya di Pandeglang
Baca lebih lajut »
LPSK: Wiranto Ajukan Kompensasi Rp 65 Juta Terkait Kasus Penusukan di Pandeglang - Tribunnews.comMantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam) Wiranto, mengajukan kompensasi kepada LPSK.
Baca lebih lajut »
LPSK: Wiranto Ajukan Kompensasi Rp 65 Juta Terkait Kasus Penusukan di Pandeglang - Tribunnews.comMantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam) Wiranto, mengajukan kompensasi kepada LPSK.
Baca lebih lajut »
Wiranto Ajukan Uang Kompensasi Rp 65 Juta ke LPSK |Republika OnlineWiranto ajukan kompensasi terkait insiden peyerangan terhadapnya di Pandeglang
Baca lebih lajut »
Emas Antam Merosot ke Rp 938.000 Per GramHarga emas untuk pecahan 500 gram Rp 443,8 juta.
Baca lebih lajut »
Saksi Sebut Wahyu Habiskan Rp 40 Juta untuk Karaoke, Ada Wakil Ketua Komisi II DPRSaksi kasus suap pengurusan anggota DPR RI Agustiani Tio Fridelina mengungkapkan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sempat meminta uang Rp 50 juta. Corona
Baca lebih lajut »