Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa mengajak segenap bangsa Indonesia untuk mengawal ...
Tangkapan layar - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Fahmi Wibawa dalam kegiatan Peluncuran Outlook 2023 “Ritual Oligarki Menuju 2024”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube LP3ES Jakarta, di Jakarta, Minggu .
Tri Meilani Ameliya.Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Fahmi Wibawa mengajak segenap bangsa Indonesia untuk mengawal Pemilu 2024 agar terselenggara secara demokratis guna mengatasi kemunduran demokrasi di Indonesia.“Ada sinar yang bisa kita pakai untuk membuka kegelapan kemunduran demokrasi itu, yaitu adanya Pemilu 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mengenal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka, Kelebihan hingga Kekurangannya - Pikiran-Rakyat.comMengenal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka, Kelebihan hingga Kekurangannya: Berikut pengertian pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang akan diselenggarakan dalam Pemilu 2024, kelelebihan dengan kekurangannya.
Baca lebih lajut »
KPU Sragen Petakan 3.420 TPS Untuk Pemilu 2024, Terkecil Ada di SumberlawangKPU Sragen menyebut akan ada 3.420 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2024. Setiap TPS rata-rata mengaver 240 pemilih.
Baca lebih lajut »
Gerindra Jatim Siapkan Kader Perempuan Milenial untuk Rebut Kemenangan pada Pemilu 2024Untuk memenangkan pemilu 2024, DPD Gerindra Jatim panaskan mesin politik. Salah satunya menyiapkan kader perempuan terbaik untuk memenangkan partai di Jatim
Baca lebih lajut »
Donald Trump Memulai Kampanye Pertama untuk Pemilu 2024 |Republika OnlineTrump mengunjungi dua negara bagian yang memberikan suara lebih awal.
Baca lebih lajut »
Segini Gaji PPS Pemilu 2024, Tertarik?PPS sendiri biasanya dibentuk paling lambat enam bulan sebelum pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara.
Baca lebih lajut »