LKPP mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024. Platform e-Katalog V6 merupakan langkah transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi.
Jumat, 3 Januari 2025 15:23 WIB Platform Katalog Elektronik Versi 6 (V6) merupakan langkah transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi. Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024, yang terdiri dari 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, menyebutkan belanja pemerintah tahun anggaran (TA) 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun atau setara 108,41 persen dari total belanja pengadaan barang/jasa (PBJ). Kontribusi realisasi anggaran PBJ terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp595,66 triliun atau sebesar 90 persen, dan kontribusi PBJ terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9 persen. 'Pencapaian signifikan dalam kontribusi PDN dan UMKK dalam implementasi Katalog Elektronik tersebut mencerminkan keseriusan LKPP bersama dengan PT Telkom Indonesia dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional,' ujarnya. Hendrar juga menjelaskan platform Katalog Elektronik Versi 6 (V6) merupakan langkah transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi. Kepala LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 (SE Kepala LKPP No. 9/2024) tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang mewajibkan penggunaan belanja barang/jasa pada Katalog Elektronik V6. Aturan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, bertujuan memastikan seluruh proses e-Purchasing berjalan optimal, termasuk penyediaan mekanisme pembayaran. Platform ini dirancang agar terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri
LKPP E-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ekonomi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LKPP: E-katalog versi 6.0 tingkatkan efisiensi transaksi pengadaanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan, Katalog Elektronik Versi 6.0 meningkatkan efisiensi hingga akuntabilitas dalam transaksi ...
Baca lebih lajut »
LKPP E-katalog Versi 6.0 Tingkatkan Efisiensi Transaksi PengadaanKatalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik
Baca lebih lajut »
Luncurkan Katalog Versi 6.0, Prabowo Ingin Belanja Pemerintah Jadi Lebih TransparanPeluncuran katalog Elektronik Versi 6 (V6) menandai langkah besar transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah
Baca lebih lajut »
Katalog Elektronik V6 Bisa Mengurangi Potensi Tindak Korupsi dalam Transaksi Belanja PemerintahPresiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6), Selasa, 10 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Subianto Resmi Luncurkan E-Katalog Versi 6.0Berita Presiden Prabowo Subianto Resmi Luncurkan E-Katalog Versi 6.0 terbaru hari ini 2024-12-10 18:32:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Prabowo Luncurkan e-Katalog versi 6.0, Diklaim Tekan Biaya Pengadaan Barang hingga 30 PersenPresiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca lebih lajut »