Lindungi Korban Kekerasan Seksual, RUU PKS Harus Tetap Menjadi Prioritas 8ukaSindonews
dari program legislasi nasional menuai kritik. Institute for Criminal Justice Reform menuntut RUU tersebut tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini.
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan alasan DPR yang menyatakan pembahasan RUU PKS sulit tidak seharusnya menjadi penghalang. Hal tersebut seharusya menjadi cambuk bagi DPR dan pemerintah bahwa melindungi korban kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks. “Maka negara harus hadir dalam perumusan kebijakan dan implementasi. DPR harus segera menjamin pembahasan RUU PKS tetap menjadi prioritas,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Kamis .
RUU PKS sendiri sudah dibahas sejak 2016 dan baru tahun ini masuk prolegnas. Namun, tidak terdengar pembahasan apapun, tiba-tiba DPR menyatakan menunda. “DPR dan pemerintah perlu kembali mengetahui RUU PKS dihadirkan dengan semangat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Mereka masih sulit memperoleh perlindungan dalam aspek penanganan kasus, layanan bantuan langsung korban, hingga pemulihan komprehensif,” tutur Erasmus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Taufik Basari: Fraksi Nasdem akan Lanjutkan Usulan RUU PKS |Republika OnlineRUU PKS harus dapat dukungan sebagai keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual.
Baca lebih lajut »
Dicabut dari Prolegnas, Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKSRancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas...
Baca lebih lajut »
RUU PKS diminta tetap jadi prioritasDPR RI diminta tetap memprioritaskan pembahasan Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (PKS) karena korban kekerasan seksual masih sulit ...
Baca lebih lajut »
'Sederhana, waktu sempit', alasan DPR kembali tunda RUU Kekerasan Seksual, padahal tren kekerasan terhadap perempuan meningkatBeberapa kasus kekerasan seksual di masa pandemi 'semakin menambah urgensi' diloloskannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi pembahasan RUU ini justru ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.
Baca lebih lajut »
RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Proritas 2020 |Republika OnlineRUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020.
Baca lebih lajut »
Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Minim, RUU PKS Harus DiprioritaskanDPR dan pemerintah diminta untuk memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Baca lebih lajut »