Legislator PKS Minta Kebijakan Ganjil Genap untuk Motor Ditinjau Kembali

Indonesia Berita Berita

Legislator PKS Minta Kebijakan Ganjil Genap untuk Motor Ditinjau Kembali
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 51%

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Byarwati meminta kebijakan pemberlakuan ganjil genap untuk sepeda motor...

Walaupun wilayah kerja mereka bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum, namun itu artinya mereka keluar biaya lagi untuk ongkos. “Ini yang harus difikirkan juga,” kata Anis.

Maka itu, dia mendorong Pemprov DKI untuk mempertimbangkan Kembali kebijakan tersebut dengan menambahkan pertimbangan dari berbagai sisi yang lebih luas. “Jangan sampai maksud baik Pemprov melindungi rakyat agar mengurangi kepadatan, justru memunculkan masalah lain yang lebih serius,” pungkasnya. Sekadar diketahui, kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta diberlakukan kembali pada masa PSBB transisi. Kebijakan itu tak hanya diberlakukan untuk mobil pribadi seperti sebelumnya, tetapi juga sepeda motor.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Gubernur Anies Baswedan. "Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PKS: Tak Mudah Kendalikan Warga Jakarta untuk TertibPKS: Tak Mudah Kendalikan Warga Jakarta untuk TertibWakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi menuturkan tidak mudah membatasi pergerakan warga saat adanya pelonggaran aktivitas bertahap di Ibu kota.
Baca lebih lajut »

Soal Parliamentary Threshold 7%, PKS Sebut Kenaikan Harus BertahapSoal Parliamentary Threshold 7%, PKS Sebut Kenaikan Harus BertahapPKS menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang...
Baca lebih lajut »

Politisi PKS: Tanda-tanda Reshuffle Kabinet Kian DekatPolitisi PKS: Tanda-tanda Reshuffle Kabinet Kian DekatMenurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kondisi tersebut sinyal masyarakat menginginkan perombakan kabinet.
Baca lebih lajut »

Tagihan Listrik Naik, Mardani PKS: Itu adalah KejahatanTagihan Listrik Naik, Mardani PKS: Itu adalah KejahatanMardani juga meminta akademisi dan peneliti membantu menjelaskan soal fenomena tagihan listrik ini sehingga muncul second opinion. tagihanlistrik
Baca lebih lajut »

Sindir Eks Presiden PKS, Andre Rosiade: Kerja DPR bukan NgetwitSindir Eks Presiden PKS, Andre Rosiade: Kerja DPR bukan Ngetwit'Pak tif mana bukti video anda bela rakyat di DPR baik di komisi atau paripurna Ada enggak ,' cuit Andre di akun Twitter andre_rosiade.
Baca lebih lajut »

Soal Ganjil Genap Sepeda Motor, Legislator: Hanya Sementara |Republika OnlineSoal Ganjil Genap Sepeda Motor, Legislator: Hanya Sementara |Republika OnlineLegislator mengatakan pertimbangan ganjil genap sepeda motor untuk kesehatan warga.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 13:34:41