Anggota Komisi V DPR F-Demokrat, Irwan, mengkritik kebijakan cuti bersama Lebaran ditambah dan dimajukan. Ia tak yakin keputusan itu dapat mencegah kemacetan.
Di sisi lain, menurut Irwan, kebijakan cuti dimajukan dan ditambah merupakan pengalihan isu. Yakni terkait larangan pejabat dan ASN berbuka puasa bersama.
"Saya melihat perubahan jadwal cuti ini hanya pengalihan isu terkait pelarangan buka bersama. Larangan itu menyakiti hati masyarakat, khususnya umat muslim yang merayakan puasa, apalagi alasannya karena COVID-19," ujarnya. Irwan menilai pemerintah akan mengira masyarakat akan menyambut baik kebijakan perubahan masa cuti Lebaran. Namun, dia melihat respons masyarakat biasa saja sejauh ini."Ya istilahnya cari mukalah kepada rakyat Indonesia. Mudahan saja masyarakat menyambut baik perubahan cuti itu.
"Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai dari 19 mulai libur, 20 libur, tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju dua hari," ujar Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi VIII DPR Minta Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Dikaji Ulang |Republika OnlineBuka puasa bersama mengandung nilai kebersamaan yang kuat.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Tunggu Keberanian Mahfud Md Bongkar Rp 349 TAnggota Komisi III DPR Benny Harman bakal menyambut Mahfud Md di Komisi III DPR. Benny ingin Mahfud berani membongkar yang terlibat transaksi janggal Rp 349 T.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IX DPR RI Apresiasi Layanan JKN Semakin Baik dari Waktu ke WaktuKetua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyebut seluruh masyarakat wajib terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
Baca lebih lajut »
Buntut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Komisi III DPR Sebut Pembocor Dokumen Bisa DipidanaAnggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan memperingatkan Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait potensi ancaman pidana.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IX DPR RI : Layanan JKN Semakin Baik dari Waktu ke WaktuProgram JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan resolusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Tegaskan Akan Hadiri Raker dengan Komisi III DPRMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan akan menghadiri rakat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI.
Baca lebih lajut »