Pemda belum bisa memastikan ketersediaan anggaran jika Pilkada ditunda hingga 2021
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kepala daerah mengkhawatirkan ketidaktersediaan anggaran untuk Pilkada 2020 apabila pemilihan serentak ini ditunda hingga 2021. Pemerintah daerah belum bisa memastikan ketersediaan anggaran daerah yang mencukupi akibat penanganan virus corona saat ini.
Ia mengatakan, kepala daerah juga mempertanyakan nasib anggaran pilkada tahun ini ketika terjadi penundaan selama enam bulan sampai satu tahun hingga 2021. Apabila dana pilkada direalokasikan untuk penanganan Covid-19, mereka tidak bisa memastikan dana itu akan tersedia tahun depan. Apalagi pemerintah pemerintah sudah menyampaikan, jika pandemi virus corona pun berakhir tahun ini, tahun depan untuk proses recovery. Utamanya masalah ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Diketahui, Komisi II DPR telah menyetujui usulan pemerintah untuk menggelar pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Jadwal ini hanya berselang tiga bulan dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, 23 September 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jadwal Pilkada Serentak 2020, KPU RI Akan Gelar Pilkada Sesuai Protokol Pencegahan Covid-19 - Tribunnews.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tiga opsi terkait jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Baca lebih lajut »
Legislator: Perppu Pilkada tak Detail Atur Waktu Pemungutan |Republika OnlineBisa saja Pilkada 2020 dilakukan 2022 jika wabah virus corona belum bisa tertangani.
Baca lebih lajut »
Apkasi Dukung Kepala Daerah tak Dapat THR |Republika OnlineApkasi mendukung kepala daerah tidak mendapat THR pada tahun ini.
Baca lebih lajut »
Istana Minta Kepala Daerah Edukasi Warga soal Pemakaman Jenazah Covid-19Setiap Kepala Daerah diminta memberikan edukasi kepada warganya agar tak terulang kejadian serupa.
Baca lebih lajut »
Megawati Perintahkan Kepala Daerah Ansipasi Gelombang PHK |Republika OnlineMegawati perintahkan Kepala Daerah yang merupakan kader PDIP antisipasi Gelombang PHK
Baca lebih lajut »
5 Kepala Daerah Minta KRL Berhenti Sementara, Ini Kata KCI |Republika OnlinePT KCI masih membahas usulan lima kepala daerah agar KRL berhenti sementara
Baca lebih lajut »