Anggota legislatif AS dari Partai Republik, John Moolenaar, pada Kamis mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk mencabut hubungan dagang dengan ...
Jumat, 15 November 2024 16:12 WIBWashington - Anggota legislatif AS dari Partai Republik, John Moolenaar, pada Kamis mengajukan rancangan undang-undang untuk mencabut hubungan dagang dengan China.
Dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan bahwa RUU tersebut diajukan untuk menghentikan Partai Komunis China mengambil keuntungan dari Amerika dan untuk menciptakan persaingan yang adil bagi pekerja Amerika dan sekutunya. Menurut Moolenaar, hubungan dagang dengan China telah mengecewakan AS, menggerogoti basis produksinya, dan mengalihkan pekerjaan ke "musuh utamanya."
Tahun lalu, dia mengatakan bahwa sebuah komite terpilih bipartisan dengan suara bulat menyetujui agar AS mengkaji ulang hubungan ekonominya dengan China.itu akan melindungi keamanan nasional, rantai pasokan, dan pekerjaan manufaktur di AS dan sekutunya, kata Moolenar. RUU itu juga akan mengakhiri status Hubungan Dagang Normal Permanen dengan China dan tidak akan ada pemungutan suara di Kongres AS untuk memperbarui status tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal RUU Perampasan Aset, Legislator PKS Wanti-wanti: Jangan sampai jadi Momok Menakutkan buat Kehidupan Politik'Saya juga ingin minta kajian dari teman-teman dari narasumber terkait bagaimanakah RUU Perampasan Aset ini bisa memperbaiki secara sistemik gitu...'
Baca lebih lajut »
KPK dorong legislator sahkan RUU pembatasan uang kartalKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar legislator segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembatasan uang kartal, demi menutup ...
Baca lebih lajut »
Legislator nilai RUU PPRT penting jamin perlindungan-kesejahteraan PRTAnggota DPR RI Sugiat Santoso menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bernilai penting untuk segera disahkan, ...
Baca lebih lajut »
DPR RUU Pembatasan Uang Kartal Tidak Masuk ProlegnasNomenklatur-nomenklatur untuk RUU Pembatasan Uang Kartal maupun RUU lainnya masih akan diproses
Baca lebih lajut »
RUU Perkumpulan tak Bisa Gantikan UU OrmasRUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan sudah masuk sejak Prolegnas Prioritas Tahun 2011
Baca lebih lajut »
Prabowo Minta RUU yang Bisa Hambat Programnya Dikaji Ulang, Termasuk RUU Perampasan Aset?RUU Perampasan Aset digagas sejak 2008 dan dinilai sejumlah pihak, termasuk KPK, sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »