LBH Ansor mendesak Pemerintah Kota Bekasi memberikan teguran yang keras atau sanksi terhadap oknum ASN tersebut.
Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor menyesalkan tindakan seorang oknum Aparatur Sipil Negara di Kota Bekasi yang diduga melakukan pelarangan terhadap aktivitas ibadah yang digelar tetangganya.
Dengan demikian seorang ASN mestinya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena di dalamnya mengandung jaminan penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat UUD 1945 yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Ia mengatakan, dalam kerangka hukum di Indonesia sejatinya telah diberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama, sehingga tidak seorangpun dibenarkan mendapatkan tindakan intoleran dari siapapun. Namun, hal tersebut belum diiringi dengan komitmen yang kuat untuk menjamin rasa nyaman bagi warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tindakan-tindakan intoleransi itu masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, LBH GP Ansor Akan Ambil Langkah HukumJPNN.com : Ketua Lembaga Bantuan Hukum PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menuntut pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan fitnah terhadap Ketum GP Ansor H....
Baca lebih lajut »
KPU Kota Cirebon Tetapkan Tiga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali KotaSetiap pasangan calon dipersilahkan untuk hadir dalam pengundian nomor urut namun tidak perlu membawa massa dalam jumlah besar
Baca lebih lajut »
KPU Kota Tasikmalaya Tetapkan 5 Paslon Wali Kota dan Wakil Wali KotaPenetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno setelah seluruh lima paslon dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya
Baca lebih lajut »
KPU Kota Sukabumi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali KotaTahapan Pilkada 2024 serentak paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi mulai memasuki pemeriksaan kesehatan, tahapan ini meliputi 17 tes mulai fisik dan psikis.
Baca lebih lajut »
Pilkada 2024, 419 Warga Binaan Lapas Batam Masuk DPSJPNN.com : Pilkada 2024 Kota Batam diikuti dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Baca lebih lajut »
Pemindahan ASN ke IKN Tunggu 47 ”Tower” Hunian Selesai DibangunPresiden Jokowi meminta pemindahan ASN ke IKN dilakukan setelah seluruh hunian ASN rampung dibangun.
Baca lebih lajut »