Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan, mengaku belum pernah diajak berdiskusi soal kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini.
TEMPO.CO, Jakarta - Baik dari Kementerian Perhubungan RI maupun stakeholder terkait. Sejumlah tuntutan perusahaan otobus terkait stimulus di tengah pandemi corona juga belum mendapat lampu hijau dari pemerintah.'Kami sudah pernah kirim beberapa permintaan, termasuk relaksasi kredit. Tapi baru PP25 dari pajak dikasih keringanan 30 persen, sementara kami sudah tidak ada pemasukan,' ujar Kurnia kepada Tempo, Selasa, 21 April 2020.
Selain itu, Organda juga meminta Pemerintah melalui Kemenhub untuk mengikuti kebijakan Land Transportasion Authority di Singapura untuk pengemudi taksi dan angkutan umum yang terdampak pandemi covid-19. Di mana ada paket stimulus untuk keberlangsungan hidup para pengemudi. Skemanya 60 persen ditangung pemerintah dan sisanya ditanggung korporasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prediksi Kasus Corona di Indonesia Jika Pemerintah Tak Buat Larangan MudikBahayanya yang terjadi apabila mereka yang mudik kembali ke desa atau kabupaten dengan tingkat pelayanan kesehatan tidak sebaik di kota.
Baca lebih lajut »
Tak Perlu Tunggu Fatwa untuk Larangan Mudik Lebaran |Republika OnlinePemerintah mengindikasikan akan mengeluarkan larangan mudik Lebaran.
Baca lebih lajut »
Cegah Covid-19, Akhirnya Presiden Larang Masyarakat MudikPemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mempersiapkan yang berkaitan dengan larangan mudik.
Baca lebih lajut »
Jokowi Putuskan Semua Warga Dilarang Mudik Lebaran 2020Larangan mudik ini dikeluarkan Jokowi demi mencegah penyebaran virus corona semakin meluas.
Baca lebih lajut »
Penting! Pak Jokowi Sudah Putuskan Bakal Larang Semua MudikPresiden Jokowi bakal mengeluarkan larangan mudik bagi semua warga pada Ramadan dan Lebaran tahun ini. mudik
Baca lebih lajut »