Menkop UKM Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.
"Ekonomi digital di China 90 persen dikuasai domestik, asing itu hanya 10 persen karena mereka mengatur demikian ketatnya. Karena itu waktu RDP yang lalu saya sampaikan kita tiru model China," kata Teten, Selasa .
"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia. "Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RITikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Zulhas Dkk Rapat Bahas Larang TikTok Shop di Kemensetneg Sore IniMendag Zulkifli Hasan alias Zulhas bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sore ini untuk membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.
Baca lebih lajut »
PNS China Dilarang Pakai iPhone Hingga RI Larang TikTok Shop?China dilaporkan melarang PNS di negaranya menggunakan iPhone.
Baca lebih lajut »
Ancam UMKM, Alasan Menteri Teten Larang TikTok Buat Jualan?Ancam UMKM Lokal, Alasan Menteri Teten Larang TikTok Buat Jualan?
Baca lebih lajut »
VIDEO: TikTok Shop Dilarang? Ini Penjelasan Kemenkop UKMTikTok Shop Dilarang? Kemenkop UKM: Kalau Tidak Diatur, UMKM Kita Bisa Tumbang
Baca lebih lajut »
Larangan Jualan di TikTok Shop, Ekonom Sebut Perlu Ada PengaturanEkonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai perlu ada pengaturan sama social commerce dengan e-commerce.
Baca lebih lajut »