Raja Juli mengaku sudah berulang kali mengingatkan seluruh perusahaan tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bakal menerbitkan surat keputusan menteri untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan untuk 18 perusahaan. Alasannya, perusahaan tersebut tidak maksimal memanfaatkan hutan dengan baik.'Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, PBPH, sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.144 hektare. Setengah juta hektare,' kata Raja Juli usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin .
Berulang Kali Diperingatkan Raja Juli sudah mendapat persetujuan dari Prabowo untuk mencabut 18 perusahaan tersebut. Dia mengaku sudah berulang kali mengingatkan seluruh perusahaan tersebut.'Macam-macam. Ada yang terbit dari 1997, ada 2010, ada '98, ada 2006, macem-macem. Tapi kita punya kriteria untuk mekanisme mengingatkan, bersurat, dicek kembali. Sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari Pak Prabowo Subianto,' tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi IV DPR Minta Prabowo Evaluasi Menhut Buntut Rencana Babat Hutan 20 HektareDPR minta Prabowo evaluasi Menhut buntut rencana babat hutan 20 Hektare.
Baca lebih lajut »
145.320 Pejabat Sudah Lapor LHKPN, KPK Imbau Wajib Lapor LainnyaAnggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Presetyo, mengungkapkan data pelaporan LHKPN dari pejabat negara.
Baca lebih lajut »
Maruarar Sirait Lapor Prabowo: Sudah Bangun 40 Ribu Rumah untuk RakyatMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan sudah ada 40 ribu rumah atau hunian rakyat yang dibangun pada era pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Ara Lapor ke Prabowo, Sudah Bangun 40 Ribu Unit RumahMenteri PKP Maruarar Sirait mengatakan sekitar 40 ribu rumah sudah dibangun selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
101 Asisten Presiden Prabowo Sudah Lapor LHKPNKPK sudah memberikan waktu selama tiga bulan bagi Sekretariat Kabinet Batas untuk melaporkan LHKPN. Total, 101 pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah melaporkan LHKPN, dari total itu ada 46 menteri dan pejabat setingkat, 46 wakil menteri dan pejabat setingkat, dan 9 utusan, penasihat, dan staf khusus presiden.
Baca lebih lajut »
Komandan TNI AL Ungkap Pesan Haru Prabowo Dibalik Perintah Cabut Pagar Laut di TangerangPresiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung proses pembongkaran pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang
Baca lebih lajut »