Kenaikan PPN 12 adalah bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan memperkuat penerimaan negara serta mendukung konsolidasi fiskal
Pengusaha makin terjepit oleh penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% dan daya beli yang bakal makin lesu akibat penerapan PPN 12%.) terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, termasuk oleh Fraksi PDIP .
Kemudian jasa yang tidak dikenai PPN 12 persen atau 0 persen mulai Januari 2025 yaitu jasa pendidikan, layanan kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami dan pemakaian listik dan air minum Fauzi menyampaikan NasDem mendukung pelaksanaan kebijakan ini sembari meminta pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar tidak terjadi distorsi di pasar.
Politikus PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintah masih bisa melakukan penyesuaian tarif pajak pertambanhan nilai atau PPN 12 persen didasarkan pada kondisi ekonomi.
PP 12 Persen Fauzi Amro RUU HPP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usai Tak Dianggap PDIP Langsung Bilang Partai Perorangan, Jokowi Lagi Olok-olok PDIP?Rocky Gerung mengatakan Jokowi ingin mempermainkan komunikasi politik dengan sedikit mengolok-olok.
Baca lebih lajut »
PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution, Larang Pakai Nama PartaiDPP PDIP menyatakan, larangan tersebut merupakan keputusan DPP PDIP setelah menjatuhi sanksi pemecatan terhadap ketiganya
Baca lebih lajut »
PDIP Tolak PPN 12%, Gerindra Blak-blakan Dulu PDIP InisiatornyaGerindra heran PDIP kini menolak PPN 12%, padahal klaim PDIP dulu inisiator PPN naik. Simak!
Baca lebih lajut »
Projo hingga Gerindra Soroti Sikap PDIP soal PPN 12 Persen, Ini Pembelaan PDIPRelawan Projo hingga fraksi Gerindra menyoroti sikap PDIP yang dinilai lempar batu sembunyi tangan terkait kebijakan PPN 12 persen.
Baca lebih lajut »
Deddy Sitorus Tegaskan PPN 12 Persen Bukan Inisiatif PDIP tapi Pemerintah Era JokowiPolitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bukan inisiatif Fraksi PDIP.
Baca lebih lajut »
Usai 'Dibuang' PDIP, PPP Blak-blakan Siap Tampung Jokowi, tapi...'PPP itu adalah partai kader, juga partai yang terbuka...'
Baca lebih lajut »