DPD akan melihat dan memantau bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
"Setiap senator di 32 provinsi yang menggelar pilkada akan melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” kata Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Gedung DPD, Jakarta, Rabu .La Nyalla menjelaskan, DPD akan melihat apakah pelaksanaan pilkada benar-benar aman dari penularan Covid-19.
DPD akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dia meminta pilkada bisa ditunda jika penyebaran"Perppu nomor 2 Tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap pilkada, terutama terkait wabah Covid-19. Kami konkretkan dengan Kemdagri proses keterlibatan senator dalam pengawasan proses nanti,” ujar La Nyalla.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mayoritas Anggota DPD Tolak RUU HIP'Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas senator menolak RUU HIP,' tandasnya
Baca lebih lajut »
Mayoritas Senator Tolak RUU HIP, DPD Bentuk Tim KhususAda efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversinya RUU HIP yaitu terjadinya kekhawatiran di tengah masyarakat akan bangkitnya komunis. RUUHIP
Baca lebih lajut »
Sidang Paripurna DPD RI Membahas Sejumlah Isu Termasuk Pilkada 2020Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung, Selasa (16/6/2020) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPDRI
Baca lebih lajut »
DPD Evaluasi Penundaan Pilkada 2020Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut terungkap belum semua daerah siap menggelar pilkada serentak, khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD.
Baca lebih lajut »
DPD Usul Aceh Lobi Saudi untuk Peroleh Kuota Haji SendiriAnggota DPD RI asal Aceh Muhammad Fadhil Ramli menilai itu bisa dilakukan karena Aceh punya keistimewaan dan hubungan historis dengan Saudi.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Bersama Mayoritas Senator Tolak RUU HIPWakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin (SBN) kembali menegaskan dirinya menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). DPDRI
Baca lebih lajut »