Berikut kronologi gaji PNS yang sempat tak bisa dicairkan di Bank Banten karena adanya rush dan pemindahan dana APBD ke Bank BJB.
Menurut Wahidin, dana kas daerah Pemprov Banteng sudah disimpan di Bank Banten sejak tahun 2016 atau sebelum dirinya menjabat.
Namun rupanya Bank Banten belum bisa merealisasikan pencairan DBH yang berarti bank tersebut mengalami gagal bayar. Bahkan, pada Februari 2020, ada lebih dari Rp 181 miliar DBH pajak dan Rp 709,21 miliar dana jaring pengaman yang telat disalurkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kabar soal Rencana Penggabungan Usaha Bank Banten ke dalam Bank BJBBank BJB akan melakukan proses persiapan secara cermat, profesional dan independen. BankBJB
Baca lebih lajut »
Merger Bank Banten, Bank BJB Gelar Due DiligenceSinergi bisnis akan dilakukan dengan teliti dan hati-hati sesuai prinsip tata kelola yang baik dalam upaya penguatan perbankan nasional.
Baca lebih lajut »
Proses Merger Bank Banten tak Ganggu Keamanan Dana Nasabah |Republika OnlineSelama proses penggabungan usaha tersebut, Bank Banten akan tetap beroperasi
Baca lebih lajut »
Bank BJB Segera Tempuh Proses untuk Akuisisi BPD BantenDirektur Utama bank bjb Yuddy Renaldi memastikan pihaknya menyambut baik rencana tersebut dan akan langsung menyiapkan tahapan-tahapan diperlukan.
Baca lebih lajut »
Bank Banten Bermasalah, Gubernur Minta Masyarakat Tidak PanikGubernur Banten Wahidin Halim meminta masyarakat yang memiliki tabungan di Bank Banten untuk tidak panik. WahidinHalim
Baca lebih lajut »
Aksi Merger Bank Banten dan BJB Saat Pandemi Dinilai Positif |Republika OnlineMerger punya keuntungan karena akan meningkatkan efisiensi kedua bank
Baca lebih lajut »