Masyarakat berhak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh KPK.
Indonesia Corruption Watch menyampaikan kritik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi . ICW menilai pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri ihwal bekerja dalam senyap patut dikritik.
“Ini mengartikan bahwa masyarakat berhak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh KPK. Hal itu diketahui melalui publikasi ke media,” tegas Kurnia. “Jika dilihat lebih lanjut, sejak Firli Bahuri cs dilantik menjadi Pimpinan KPK sebenarnya belum ada satu pun penindakan yang benar-benar didasari penyelidikan di era ia memimpin lembaga anti rasuah itu. Mulai dari OTT Komisioner KPU, Bupati Siduarjo, anggota DPRD Sumatera Utara, dan Muara Enim. Keseluruhan kasus ini merupakan pengembangan dari pimpinan KPK era sebelumnya,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam pesan singkatnya.
Selain itu, dalam kasus lain KPK saat ini pun mengalami kemunduran yang luar biasa. Bahkan, dua buronan sepertinya tidak mampu ditangkap oleh KPK, yaitu Harun Masiku dan Nurhadi. Lanjut Firli, penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini. “Kami tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah Covid-19,” ungkapnya.
Karena, sambung Firli, sebelumnya KPK telah beberapa kali melakukan pemanggilan. “Tapi yang bersangkutan tidak memenuhi tanpa alasan yang sah, kemudian kami memerintahkan untuk mencari tersangka. Sehingga hari ini kedua tersangka, tertangkap oleh penyidik,” tegasnya. "Selain evaluasi terhadap LAK KPK, juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja lainnya. Hasil simpulan bahwa akan dilakukan perbaikan terhadap berbagai perspektif tersebut," ujar Tumpak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ciri Khas Kerja Senyap KPK Diungkap Firli BahuriPenangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini.
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Temukan 18 Masalah di KPK, Paling Banyak di PenindakanDewan Pengawas atau Dewas KPK mengevaluasi kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Hasilnya ada 18 permasalahan di KPK.
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Evaluasi Perdana KPK di Bawah Firli, Apa Hasilnya?Dewas KPK untuk pertama kalinya mengevaluasi kinerja KPK di bawah Firli Cs. Ada 18 masalah di kedeputian.
Baca lebih lajut »
KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim dalam Kasus Suap ProyekKPK resmi menahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB sebagai tersangka kasus suap proyek pemerintah.
Baca lebih lajut »
KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp 11,9 miliar Sejak Januari 2020KPK mendorong agar pelaporan disampaikan secara daring salah satunya melalui aplikasi GOL. Aplikasi ini dapat diakses melalui https://gol.kpk.go.id
Baca lebih lajut »
KPK catat kepatuhan penyampaian LHKPN nasional 87,21 persenBidang eksekutif dengan total 651 instansi kepatuhan pelaporannya 86,72 persen, bidang yudikatif dengan dua instansi yaitu 98,17 persen, bidang legislatif dengan 540 instansi yaitu 80,98 persen, dan BUMN/D total 204 instansi tercatat 89,31 persen. LHKPN
Baca lebih lajut »