Anggota Baleg mengkritik aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang dikeluarkan Kemenkes. Dosen Fakultas Hukum UI, Kris Wijoyo Soepandji, menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak negatif kebijakan ini terhadap industri tembakau, terutama potensi PHK.
Anggota Baleg mengkritik aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Kris Wijoyo Soepandji menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak negatif dari kebijakan ini terhadap industri tembakau. Salah satu kekhawatirannya adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tembakau yang padat karya. Kris mengingatkan bahwa selama pandemi, pemerintah telah melindungi sektor padat karya.
Ia meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi Presiden RI, Prabowo Subianto. Kris juga menilai pentingnya keterlibatan publik dari berbagai sektor dalam pengambilan keputusan demi kepentingan nasional
KEBIJAKAN INDUSTRY TEMBAKU PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENDAPATAN NEGARA INDUSTRI PADAT KARYA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demonstrasi di DPR, Pencinta Hewan Kritik Anggota Baleg yang Tak Ilmiah Tolak AturanJPNN.com : Puluhan aktivis dari DMFI dan sejumlah pencinta hewan berdemonstrasi di depan Gedung DPR. Apa isunya?
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Minta Kemenkes Buat Aturan Pendidikan Berbasis Rumah Sakit untuk Pemerataan DokterKemenkes diminta menggodok aturan agar tidak ada ketimpangan antara pendidikan dokter spesialis berbasis universitas dan rumah sakit.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR RI Kritik Kebijakan Kemenkes yang Tidak Pertimbangkan Dampak EkonomiNurhadi, anggota Komisi IX DPR RI, mengecam kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengesahkan Rancangan Permenkes tanpa mempertimbangkan dampak ekonominya. Ia mengkritik sikap tersebut karena berpotensi merugikan negara dan mengganggu pertumbuhan ekonomi, terutama bagi petani tembakau di Bondowoso.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Kritik Direktur Utama Petrokimia GresikAhmad Labib dari Komisi VI DPR RI menyoroti kekurangan koordinasi Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo yang sering mengabaikan komunikasi dari anggota dewan dan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR dari NasDem dan Demokrat Kritik Kasus Jaksa Jovi Andrea: Ini Mencoreng Citra KejaksaanAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menanggapi penjelasan Jaksa Fungsional Jovi Andrea Bachtiar saat rapat, di DPR, Jumat (22/11/2024).
Baca lebih lajut »
Praktisi Hukum: PP Hapus Tagih Kredit UMKM Butuh Aturan TurunanPraktisi hukum menilai aturan PP 47/2024 akan lebih baik bila memiliki aturan turunan.
Baca lebih lajut »