KPU membutuhkan pencairan anggaran Pilkada dalam tiga tahap.
Apabila seluruh satuan kerja di daerah sudah melakukan restrukturisasi anggaran, lanjut Arief, maka penambahan anggaran dapat menghasilkan efisiensi sebesar Rp 641 miliar."Tentu dari angka Rp 4,7 triliun ini apabila terealisir, efisiensi yang dilakukan sebagaimana dilaporkan KPU provinsi dan kabupaten kota, maka usulan itu dapat dikurangi sejumlah Rp 641 miliar," ucap Arief.
Pada kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 10/2016 tentang , seluruh kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja . Meski begitu, ada kalimat dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara .."Kami dalam rangka mendukung proses keseluruhan pilkada, memutuskan untuk memberikan yang tahapan atau sebesar Rp 1 triliun seperti permintaan KPU," kata Sri Mulyani.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Sumenep akan Ajukan Tambahan Dana PilkadaPengadaan perlengkapan sesuai protokol tersebut dianggap menjadi bagian dari sarana Pilkada karena menunjang terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara.
Baca lebih lajut »
KPU di Pantura Jateng Mulai Ajukan Tambahan Anggaran PilkadaKetua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan sesuai dengan perhitungan jumlah TPS di pilkada 9 Desember mendatang ada penambahan, yakni dari sebelumnya 2.103 TPS menjadi 2.249 TPS.
Baca lebih lajut »
Siapkan Dua Regulasi Pilkada, KPU: Salah Satunya Atur Protokol KesehatanKomisi Pemilihan Umum terus menuntaskan regulasi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Hal ini mengingat pada pekan...
Baca lebih lajut »
KPU Akui Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Rumit dan Mahal'...karena memang tahapan pilkada sendiri sudah sangat detail ditambah lagi ada protokol kesehatan, sehingga tambah rumit,' kata Pramono.
Baca lebih lajut »
KPU: Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Rumit dan Mahal |Republika OnlineKomisioner KPU mengatakan tahapan pilkada di tengah pandemi rumit dan mahal.
Baca lebih lajut »
Jubir PKS Usulkan Jaminan Sosial untuk Petugas KPPS hingga KPUMenurut politikus PKS Pipin, jaminan sosial penting untuk melindungi penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal.
Baca lebih lajut »