Tambahan anggaran harus dipenuhi sebelum tahapan pemilihan dimulai 15 Juni 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penyesuaian tambahan anggaran, barang, dan/atau jasa untuk melaksanakan Pilkada 2020 dengan standar protokol kesehatan penanganan Covid-19. KPU sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran itu harus dipenuhi sebelum tahapan pemilihan dimulai pada 15 Juni 2020.
Sepanjang hal itu sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang waktunya sudah dekat."Kepastian tentang hal itu akan dibahas dalam rapat kerja gabungan nanti. Termasuk bagaimana aturan dan mekanisme atau tata caranya," kata Raka. "Dalam hal Pilkada Desember 2020, mengingat pelaksanaan tahapan pilkada akan dimulai bulan Juni ini juga, mau tak mau Kemenkeu atas desakan Kemendagri dan KPU serta DPR akan memprosesnya dan mencairkannya," kata Siti kepada Republika, Ahad.
Bawaslu setidaknya mengajukan usulan tambahananggaran pilkada sebanyak Rp 290 miliar. Sementara, DKPP membutuhkan tambahan anggaran Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 39,052 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bangladesh Umumkan Kepastian Haji Tunggu Arab Saudi |Republika OnlineOtoritas haji di Bangladesh pun siap mengirim jamaah haji dalam waktu singkat.
Baca lebih lajut »
Dwi Sasono Masih Ditahan, Polisi Tunggu Hasil Asesmen BNNHingga hari ini aktor Dwi Sasono masih menjadi tahanan Polres Jakarta Selatan karena permohonan rehabilitasi belum dikabulkan polisi.
Baca lebih lajut »
Polri Tunggu Laporan UIN Malang Soal |em|Zoombombing|/em| Wapres |Republika OnlinePemutaran sambutan Wapres di acara UIN Malang diusik zoombombing.
Baca lebih lajut »
Keputusan Ganjil Genap di Jakarta Tunggu Hasil Analisis Polisi dan DishubPolisi bakal melakukan evaluasi dan analisis tentang situasi di Jakarta selama masa PSBB transisi. Hal itu dilakukan untuk...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Tunggu Pergub Anies Baswedan Soal PSBB TransisiKetua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai PSBB transisi adalah persiapan menuju new normal di ibu kota.
Baca lebih lajut »
Haji 2020 Dibatalkan, PBNU: Tunggu Dulu Keputusan dari Arab SaudiPBNU meyayangkan pemerintah yang memutuskan secara sepihak pembatalan keberangkatan jemaah haji 2020.
Baca lebih lajut »