Syarat pencalonan kepala daerah 2024, salah satunya ditegaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mundur dari status calon anggota legislatif
Syarat pencalonan kepala daerah 2024, salah satunya ditegaskan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah mundur dari status calon anggota legislatif terpilih di Pemilu 2024.Anggota KPU Idham Holik menjelaskan, syarat tersebut telah diatur di dalam Peraturan KPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU itu memaparkan, aturan tersebut telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/2024, dan pendapat dari pembentuk undang-undang dalam hal ini Komisi II DPR RI selaku pembentuk undang-undang. Selain itu, Idham juga memastikan aturan serupa juga berlaku bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang masih menjabat ingin maju menjadi kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.Bersurat ke DPR, KPU Ikuti MA Atur Usia Cagub 30 Tahun Saat Dilantik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jadwal Pilkada Gresik 2024 Agustus - Desember, Aturan Lengkapnya di SiniJadwal Pilkada Gresik 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 26 Januari 2024 lalu.
Baca lebih lajut »
Eks Jenderal Polisi Pengungkap Kasus Gayus Tambunan Kembali Mendaftar Jadi Capim KPK, Ini SosoknyaMasa pendaftaran seleksi capim KPK periode 2024-2029 dimulai 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024
Baca lebih lajut »
KPU atur caleg terpilih maju Pilkada 2024 wajib mundurKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengatur calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2024 yang maju pada Pilkada Serentak 2024 wajib mundur ...
Baca lebih lajut »
Respons Tudingan Mahfud MD, Jokowi Tegaskan KPU Sukses Selenggarakan Pemilu 2024Mahfud MD sebelumnya menilai bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca lebih lajut »
KPU Kebut Penerbitan Regulasi Tata Kelola Logistik PilkadaEmpat bulan menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024, KPU gelar uji publik Peraturan KPU tentang Logistik Pilkada.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024 Kemunduran Luar Biasa bagi Keterwakilan PerempuanSayangnya KPU RI periode saat ini justru tidak memperkuatperaturan KPU PKPU soal pemenuhan keterwakilan perempuan caleg
Baca lebih lajut »