Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menyiapkan draf Peraturan KPU (PKPU) berkaitan dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk dijadikan bahan ...
"Karena ada UU 7/2023 tentang Pemilu, yang itu adalah konsekuensi perundangan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2022, yang di dalamnya ada perubahan durasi waktu bahwa penetapan capres dilaksanakan tanggal 13 November 2023, maka KPU mendesain ulang durasi masa pendaftaran dan verifikasi," kata dia.
"Di dalam draf yang diuji publik dua pekan lalu, itu dirancang 10 sampai 16 Oktober 2023. Nanti kita siapkan dua-duanya," kata Hasyim. "Kalau pendaftarannya 10 sampai 16 Oktober 2023 berarti durasi untuk verifikasi, penelitian administrasi, syarat pencalonan, maupun syarat calon presiden itu relatif agak longgar," ucap Hasyim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR Dorong Tenaga Kependidikan Diangkat Jadi PPPKPermenPAN-RB Nomor 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan.
Baca lebih lajut »
Tidak Direspon Menpan RB, PTTI Lapor ke Pimpinan Komisi II DPR'Menurut kami, Kepmenpan No 571 ini sangat diskriminatif karena hanya mengakomodir peserta Eks THK II dan Non-ASN internal instansi.'
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR: Pengelolaan Museum Belum Jadi Isu Utama, Nih BuktinyaKasus kebakaran museum nasional menjadi bukti jika pengelolaan museum sebagai penyimpanan artefak sejarah Indonesia belum menjadi arus utama.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR berencana panggil Kapolri soal gembong Fredy PratamaAnggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya berencana untuk memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus gembong ...
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Sepakati Bentuk Panja Tangani Harga dan Ketersediaan JagungKomisi IV akan memanggil jajaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau RempangWarga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran.
Baca lebih lajut »