Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyatakan siap menjelaskan proses penyelenggaraan pemilu ke Komite HAM PBB
Setelah KKN di Desa Penari yang rilis di Lebaran 2022, berhasil mencetak rekor film terlaris, kini prekuel KKN dan Siksa Kubur sudah bersiap menebar kengerian di Idul Fitri 2024.“KPU siap menjelaskan proses penyelenggaraan pemilu kepada Komite HAM PBB,” tegas Komisioner KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Minggu .
Idham merespons terkait Komite HAM PBB yang merekomendasikan pemerintah untuk menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, hingga menjamin independensi KPU.Idham mengklaim dalam Election Visit Program 2024, lembaga penyelenggara pemilu dari berbagai negara selaku observers telah mengapresiasi penyelenggaraan atau manajemen Pemilu Serentak 2024 Indonesia.
Seperti diberitakan, ada sejumlah poin dalam rekomendasi Komite HAM PBB antara lain meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum, merevisi ketentuan hukum yang membatasi, memastikan tempat pemungutan suara bisa diakses, dan menjamin bahwa semua pemilu di masa depan berlangsung bebas dan adil, sesuai dengan makna Pasal 25 Kovenan.
"Komnas HAM terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam kebijakan maupun pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah," ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu . Korea Selatan mengecam veto Rusia yang dianggap"tidak bertanggung jawab" yang menghentikan pembaruan panel pakar PBB yang memantau sanksi internasional terhadap Korea Utara.
Isu strategis bagaimana memberdayakan perempuan terutama di segmen prasejahtera telah menarik dunia Internasional untuk mengetahui praktik baik yang ada di Indonesia melalui program PNM.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Saat Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBBBacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024
Baca lebih lajut »
Saat Jokowi Dipertanyakan Netralitasnya di Pilpres 2024 pada Sidang Komite HAM PBB, Ini AlasannyaPresiden Joko Widodo dipertanyakan netralitasnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada sidang Komite HAM 2024 PBB.
Baca lebih lajut »
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi, Delegasi RI Malah Jawab Kasus Panji GumilangAnggota Komite Hak Asasi Manusia PBB, Bacre Waly Ndiaye, menyinggung netralitas Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Respons TKN soal Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan pada Sidang Komite HAM PBBHabiburokhman menanggapi pernyataan anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye yang mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi
Baca lebih lajut »
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Jubir Timnas Amin Bilang BeginiJuru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Billy David Nerotumilena menyoroti pandangan dari Anggota Komite HAM PBB terkait netralitas Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan KerasBilly memandang pertanyaan ihwal netralitas Presiden Jokowi itu juga sebagai suatu teguran. Maka, kata Billy pemerintah perlu memandang hal itu dengan serius.
Baca lebih lajut »