Diperkirakan perlu waktu yang tidak sebentar untuk membahasnya bersama para pemangku kepentingan.
Dalam kondisi normal, satu TPS bisa menampung hingga 800 pemilih. Tapi, dalam situasi wabah yang mengharuskan adanyaDari satu aspek itu saja, biaya pilkada dipastikan akan melonjak.Namun begitu, Hasyim menyebut, berdasarkan pengalaman, cukup sulit untuk merealisasikan wacana kenaikan anggaran.Apalagi, dalam hal kenaikan anggaran pilkada akibat Covid-19, diperkirakan perlu waktu yang tidak sebentar untuk membahasnya bersama para pemangku kepentingan.
"Kecenderungannya biasanya agak berat dinamika membahas ini. Apalagi protokol Covid digunakan dan kemudian punya efek peningkatan biaya itu kan tidak bisa dilakukan dalam satu dua hari pembicaraannya," kata Hasyim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kurva Corona Tinggi, KPU Didesak Tunda Pilkada Hingga 2021Kurva grafik penularan Covid-19 masih tinggi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendesak KPU tunda Pilkada hingga 2021.
Baca lebih lajut »
Perludem: Publikasi DPT oleh KPU Belum Lindungi Data PribadiPerludem menilai pengaturan soal publikasi atau distribusi DPT oleh KPU belum dibarengi atau diiringi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi.
Baca lebih lajut »
KPU Harus Beri Perhatian Serius Klaim Peretasan Data Pemilih |Republika OnlineKlaim peretasan tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Baca lebih lajut »
Polri Tunggu Laporan KPU Soal Kebocoran Data di Dunia MayaData Penduduk di KPU bocor ke dunia maya dan diungkap oleh sebuah akun di Twitter. Kebocorandata
Baca lebih lajut »
KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data PemilihTerjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Baca lebih lajut »
Data DPT Diduga Bocor, KPU Diminta Audit Keamanan SistemApabila peretas dapat mencuri data, ada kemungkinan dapat mengubah data. Karenanya, KPU harus lebih memperhatikan keamanan TI agar tidak terjadi permasalahan sistem dalam Pilkada Serentak.
Baca lebih lajut »