Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, membeberkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan, dengan catatan tidak ada ajakan memilih.mediaindonesia referensibangsa KPU Sumber:
KOMISI Pemilihan Umum RI menyatakan setiap partai atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, membeberkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan, dengan catatan tidak ada ajakan memilih."Yang dilarang itu ajakan, misalkan pilih partai kami namanya partai apa, Nomor berapa, nah itu belum boleh," papar Hasyim, Kamis . Hasyim mengaku KPU sudah melakukan pertemuan dengan Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menyepakati adanya sosialisasi tersebut pada Senin .Intinya, kata Hasyim, hasil kesepakatan dari penyelenggara pemilu ialah partai boleh melakukan sosialisasi dini sebelum masa kampanye resmi dibuka pada November 2023 mendatang.Sementara, larangan berlaku bagi seseorang yang telah mengenalkan dirinya sebagai caleg atau capres dari partai tertentu.
Hasyim menegaskan KPU hanya memberikan izin kepada ketua umum dan sekjen partai di tingkat pusat, atau ketua dan sekretaris di tingkat daerah menampilkan foto diri disertai logo partai. "Supaya publik tahu bahwa beliau adalah pimpinan parpol yang akan menandatangani dokumen pencalonan, yang akan didaftarkan kepada KPU," tandasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Santer Kabar Kecurangan Verifikasi Parpol Pemilu 2024, Ketua MPR: Panggil KPUKetua MPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah memanggil KPU terkait dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU Bantah Bertemu Partai Ummat Sebelum Penetapan Parpol Peserta PemiluKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan KPU RI dalam meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024
Baca lebih lajut »
Perludem Minta KPU Buka Data Terkait Tuduhan Kecurangan Verifikasi Parpol |Republika OnlineTransparansi KPU dinilai penting agar pemilu berjalan demokratis dan berkualitas.
Baca lebih lajut »
Dugaan Manipulasi Verifikasi Parpol, Komisioner KPU Diadukan ke DKPPPelaporan ke DKPP oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih setelah KPU RI tidak menjawab secara resmi teguran hukum atau somasi dari KPU daerah yang dilayangkan, pekan lalu. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
KPU Tancapkan Bendera Pemilu Serentak 2024 Di Dasar Laut Banda NairaBendera merah putih bendera KPU dan spanduk sosialisasi pemilu serentak 2024
Baca lebih lajut »
KPU-Bawaslu Sepakati Partai Ummat Boleh Verifikasi UlangKPU-Bawaslu Sepakati Partai Ummat Boleh Verifikasi Ulang. Verifikasi tersebut meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kesepakatan itu lahir usai Partai Ummat dan KPU-Bawaslu melakukan mediasi kedua.
Baca lebih lajut »