Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait calon kepala daerah (cakada)
Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi. "Sampai pagi ini, kami belum menerima surat tersebut, ya tentunya kami menunggu surat tersebut," ujar Komisioner KPU , Idham Kholik, di sela simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024 di Lapangan Palakali, Kukusan, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu .
Idham menegaskan, KPU tak memiliki kapasitas untuk mengumumkan ke publik terkait cakada yang berstatus tersangka jika sudah menerima surat dari KPK. "Berkenaan dengan status calon yang tersangka kami tidak punya kapasitas untuk mengumumkan, karena itu kan sedang dalam proses hukum di lembaga lainnya," jelasnya.Idham juga memastikan para cakada tersebut masih bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024 selama belum ada putusan inkrah terkait penetapan tersangka tersebut.
"Kalau berkaitan dengan proses pencalonan, seorang calon atau pasangan calon itu bisa dinyatakan tidak bersyarat kalau yang bersangkutan setelah mendaftarkan di KPU itu berstatus mendapatkan putusan hukum yang bersifat inkrah. Maka, langsung kami akan nyatakan yang bersangkutan TMS ," terang Idham. Politik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU DKI Jakarta masih tunggu regulasi KPU RI terkait pendaftaran calonKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta masih menunggu regulasi dari KPU RI terkait pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik di Pilkada DKI Jakarta ...
Baca lebih lajut »
KPK Masih Proses Surat Undangan untuk Kaesang soal Fasilitas Jet Pribadi, Keberadaan Belum DiketahuiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses surat undangan untuk anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Etik Sedang, Dihukum Potong GajiDewas KPK menjatuhkan bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik sebagai pimpinan KPK
Baca lebih lajut »
Beredar Surat Permintaan Pembahasan Putusan MA ke Komisi II, Ini Penjelasan KPUKetua KPU RI Mochammad Afifuddin memberikan penjelasan terkait beredarnya surat permintaan konsultasi dan konsinyering KPU kepada Komisi II DPR RI RI dalam rangka membahas putusan MA
Baca lebih lajut »
RDP Komisi II DPR bersama KPU tetapkan revisi PKPU terkait keputusan Mahkamah KonstitusiRDP Komisi II DPR bersama KPU tetapkan revisi PKPU terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Plh Dirjen Polpum Kemendagri Togap ...
Baca lebih lajut »
RDP Komisi II DPR bersama KPU pentetapan revisi PKPU terkait keputusan Mahkamah KonstitusiRDP Komisi II DPR bersama KPU pentetapan revisi PKPU terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Plh Dirjen Polpum Kemendagri Togap ...
Baca lebih lajut »