Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur melakukan sosialisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 demi terwujudnya tahapan ...
"Sosilisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dan Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 dilakukan di antaranya kepada partai peserta pemilu, Bawaslu, ormas, LSM, dan OPD Pemkot Madiun,"
"Sosilisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dan Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 dilakukan di antaranya kepada partai peserta pemilu, Bawaslu, ormas, LSM, dan OPD Pemkot Madiun," ujar Koordinator Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Madiun Rokhani Hidayat di Madiun, Kamis. "Sebagai bahan evaluasi pada Pemilu 2019, ada beberapa parpol yang kurang aktif menyampaikan surat pemberitahuan kampanye untuk kepentingan bersama," katanya.
"Yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah perguruan tinggi antara lain, universitas, institut, dan akademi. Serta, tidak diperbolehkan melakukan kampanye di sekolah tingkat TK, SD, dan SMP," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MA Kabulkan Uji Materi soal Keterwakilan Caleg Perempuan, KPU Tak Akan Revisi PKPU'MA sudah merumuskan sendiri bahwa perumusannya menjadi dibulatkan ke atas.'
Baca lebih lajut »
KPU Tak Akan Revisi PKPU, Bawaslu Awasi Partai Politik Agar Tindak Lanjuti Putusan MA'Ada sebagian orang bilang itu surat hanya imbauan saja. Itu kalau berdebat soal redaksi surat dinas KPU,' kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty
Baca lebih lajut »
Panen Kritik, KPU Tetap Tak Mau Revisi PKPU Pencalegan Terkait Mantan Terpidana - Jawa PosPeraturan KPU terkait penghitungan kuota keterwakilan perempuan dan masa jeda bacaleg mantan terpidana diputus MA bertentangan dengan UU.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU: PKPU Pencalonan Capres-Cawapres 2024 Sudah SahKetua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan PKPU bisa dinyatakan sah apabila aturan tersebut sudah ditandatangani oleh lembaga yang berwenang.
Baca lebih lajut »
KPU: PKPU Masih Bisa Diubah Usai Putusan MK soal Batas Usia CawapresKetua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan aturan batas usia capres dan cawapres masih bisa diubah jika MK mengalbulkan gugatan.
Baca lebih lajut »
KPU: Masih Ada Waktu Ubah PKPU Jika MK Putuskan Usia Minimal Capres-cawapres 35 TahunMenurut Hasyim jarak waktu antara putusan MK dan masa pendaftaran masih mencukupi jika ada aturan yang harus pihaknya ubah.
Baca lebih lajut »