KPU tengah membuat peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.
PEMILIHAN kepala daerah di 270 daerah tetap akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum pun tengah merampungkan peraturan KPU tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam yang tentu mengadopsi protokol kesehatan.
Menurutnya, PKPU itu akan mengadopsi protokol kesehatan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan beserta masukan dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19. Langkah itu untuk memastikan pelaksanaan pilkada tetap menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus terhadap pelaksana, peserta, dan masyarakat. Regulasi itu akan disosialisasikan ke jajaran KPU setelah disahkan DPR dan diundangkan.
Aspek regulasi yang menyangkut batasan penyesuaian tersebut tidak melampaui atau mengubah ketentuan UU yang ada. Sementara itu, PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal sudah masuk tahap harmonisasi dengan Kemenkum dan HAM. Ikut hadir dan memberi pandangan dari Bawaslu RI, BNPB, Kemendagri, Kemenpolhukam.
“Bagaimana bisa melakukan menyiasati persoalan itu dalam bentuk aturan pengecualian dalam kehidupan ‘new normal’ adalah penting,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lanjutkan Pilkada 2020, KPU Kebut RegulasiKPU RI tengah merampungkan satu lagi Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam yang tentu mengadopsi protokol kesehatan.
Baca lebih lajut »
KPU Harmonisasi PKPU Tahapan Pilkada |Republika OnlineKomisi II menyetujui tahapan Pilkada lanjutan dimulai 15 Juni 2020.
Baca lebih lajut »
KPU Cianjur Hitung Ulang Penambahan Anggaran Pilkada 2020KPU Kabupaten Cianjur akan mengikuti pelaksanaan tahapan kembali sesuai dengan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal setelah nanti diterbitkan KPU RI
Baca lebih lajut »
Pilkada di Tengah Covid-19, KPU Tidak Ingin Tragedi Korban Pemilu TerulangPeristiwa kelam wafatnya ratusan petugas pada Pemilu 2019 menjadi pengalaman kemanusiaan yang tidak boleh terulang.
Baca lebih lajut »
Tiga Saksi Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar Dipanggil |Republika OnlineKetua KPU Sumbar Amnasmen mengadukan seorang ASN terkait pencemaran nama baik.
Baca lebih lajut »
Polisi panggil sejumlah saksi dugaan pencemaran nama baik Ketua KPUKepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) memanggil tiga orang saksi terkait dugaan pencemaran nama baik Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang dilakukan ...
Baca lebih lajut »