KPUmengingatkan agar bakal pasangan calon kepala daerah Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 menaati aturan kampanye
Publik pun harus dilibatkan dalam mematangkan aturan serta kebijakan itu agar saat pembatasan pembelian BBM subsidi berlaku, masyarakat sudah bersiap menghadapi hal tersebut.) mengingatkan agar bakal pasangan calon kepala daerah Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menaati aturan main. Menurutnya, kegiatan politik yang dilakukan para calon saat ini belum tentu dapat disimpulkan sebagai kampanye.
"Kalau itu dianggap bagian dari kampanye, maka kita harus kembali ke pasal apakah definisi kampanye, apakah syarat-syarat terpenuhinya ketika aktivitas itu disebut kampanye," terangnya. Pramono Anung yang juga bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024 mengaku tidak bisa langsung mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU ingatkan ASN maju Pilkada Jayapura taati aturan perundang-undanganKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Papua mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ...
Baca lebih lajut »
Hasil Tes Kesehatan Baik, RSSA Ingatkan Bacakada Jaga KolesterolRSSA menyerahkan hasil tes kesehatan 15 pasangan calon kepala daerah di Jatim 2024. Semua dinyatakan layak, dengan rekomendasi kesehatan diberikan.Mal
Baca lebih lajut »
28 Orang Mantan Penyelenggara Pemilu Desak KPU-Bawaslu Taati Putusan MKPara eks komisioner meminta agar lembaga tersebut bekerja untuk memastikan putusan MK dilaksanakan oleh KPU
Baca lebih lajut »
Dasco Pengesahan RUU Pilkada Batal, KPU Taati Putusan MKWAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan membahas dan menyempurnakan revisi UU Pilkada pada periode DPR yang akan datang
Baca lebih lajut »
Bawaslu Surati KPU, Minta Taati Putusan MK soal Syarat Pencalonan PilkadaSecara kelembagaan Bawaslu telah meminta kepada KPU untuk menaati dan segera melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi
Baca lebih lajut »
Publik Tetap Sangsi meski KPU Mengaku Taati Putusan MKKekhawatiran publik bahwa KPU tak menepati janji merupakan suatu hal yang wajar. Sebab, KPU memiliki preseden buruk.
Baca lebih lajut »