Catatan hitam dari jejak masa lalu mewarnai kontestasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Lahat, Sulawesi Selatan.Berdasarkan data yang diungkap
Berdasarkan data yang diungkap oleh Jaringan Pemantau Pemilu untuk Keadilan Rakyat , calon bupati Lahat nomor urut 1 Yulius Maulana diduga pernah menggunakan ijazah orang lain saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilu 2014.
"Dari data yang ada di kami, saat itu Yulius Maulana menggunakan ijazah yang diduga merupakan milik Yulius Sugiantara. Secara kasat mata, foto yang tertera di ijazah tersebut berbeda," kata Dendi Budiman dalam keterangannya, Jumat, 11 Oktober 2024. Hasil investigasi itu, Yulius yang kuliah di Politeknik Unsri adalah Yulius anak Sugiantara, sedangkan yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumsel 2014 dan kali ini menjadi kandidat Bupati Lahat adalah Yulius anak Maulana.
Menurut Dendi, penggunaan ijazah palsu jelas merupakan pelanggaran serius. Jika dilakukan pada konteks Pilkada 2024, tidak hanya melanggar ketentuan dalam Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, tetapi juga termasuk dalam lingkup pelanggaran Pasal 184 UU Pilkada mengenai tindak pidana Pemilu dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun.
Pilkada Lahat Sumatera Selatan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Harus Umumkan Cakada Berstatus TersangkaJuru bicara KPK Tessa Mahardhika masih enggan mengungkap siapa cakada yang dimaksud
Baca lebih lajut »
Lakukan Pelanggaran, KPU Tapsel Harus Diskualifikasi Dolly-ParulianBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Selatan melakukan pelanggaran administrasi terkait peneriman pendaftaran bakal calon
Baca lebih lajut »
Bawaslu Ingatkan Jajarannya Kuasai Penerapan Sanksi Diskualifikasi CakadaANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran pengawas di daerah untuk menguasai hukum beracara soal penanganan pelanggaran Pilkada
Baca lebih lajut »
KPU Dituntut Batalkan SE Perpanjangan Pendaftaran CakadaKomisi Pemilihan Umum (KPU) diserbu massa aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa buntut perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah di
Baca lebih lajut »
KPU Tetap Gelar Debat Cakada di Wilayah Kotak KosongKPU bakal tetap menggelar debat bagi calon kepala daerah (cakada) 2024, di wilayah-wilayah yang hanya memiliki satu calon melawan kotak
Baca lebih lajut »
KPU Pastikan Cakada Petahana Cuti Total Saat KampanyeKPU mengingatkan para menteri dan kepala daerah petahana yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 harus mengambil cuti dari sejak pendaftaran hingga masa kampanye
Baca lebih lajut »