Perludem nilai tugas berat menanti Bawaslu setelah KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu 2024 menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye
"Oleh karena itu, harus ada strategi yang tepat untuk mencegah pelanggaran dan memastikan laporan dana kampanye memang akuntabel," ujarnya lagi.
Titi mengatakan, pengawasan secara cermat atas aktivitas kampanye ini harus dilakukan secara kolektif di setiap jenjang, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik kampanye yang dilakukan partai politik maupun kandidat itu sendiri. "Bawaslu juga perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan kewenangan dengan tugas pengawasan Bawaslu, terutama PPATK ," ujar Titi."Ini terkait dengan aliran dana mencurigakan atau dilarang yang melibatkan peserta pemilu atau orang dan lingkungan terdekatnya," kata pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia itu lagi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jimly Asshiddiqie: Sistem Pemilu 2024 Tidak Perlu Diubah, Karena Tahapan Sudah BerjalanJimly mengungkapkan sistem pemilu 2024 tidak perlu diubah karena tahapan pemilu sudah dijalankan KPU.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Nilai Tim Pencegah Hoaks Kapolri Diperlukan di Pemilu 2024Di sisi lain, Bagja mengingatkan, pihak yang memproduksi maupun menyebar hoaks akan terancam hukuman pidana.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Anggota KPU dan Bawaslu Daerah Tak Dipilih karena Alasan TransaksionalKomisi II DPR mengimbau KPU dan Bawaslu tidak tidak merekrut anggota di tingkat daerah karena alasan transaksional.
Baca lebih lajut »
DPR Peringati KPU dan Bawaslu Soal Proses Rekrutimen AnggotaKomisi II DPR peringatkan KPU dan Bawaslu agar tak main-main dengan perekrutan anggota di kabupaten maupun kota.
Baca lebih lajut »
Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP Setujui Tiga RUU PKPU dan Rancangan PerbawasluRancangan Perbawaslu yang disetujui oleh Komisi II DPR RI bersama mitra kerjanya itu adalah Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baca lebih lajut »
Aliran Dana Narkoba Diduga Masuk Pemilu, Bawaslu Sumut Lakukan PengawasanBawaslu Sumut akan melakukan pemantauan terhadap dana kampanye peserta pemilu guna mencegah dugaan aliran dana jaringan narkoba masuk Pemilu 2024
Baca lebih lajut »