Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, segera berkoordinasi dengan KPU DKI terkait perlindungan sosial badan ad hoc untuk Pilkada 2024, ...
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat menerima audensi BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan badan Ad hoc di Jakarta, Kamis . ANTARA/Khaerul Izan
"Dari komisi A mendukung , karena jaminan lebih jelas," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Kamis, saat menerima audensi BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan badan Ad hoc. Sementara itu, lanjut Mujiyono selama ini perlindungan yang diberikan oleh KPU DKI terhadap badan ad hoc seperti Panitia Pemungutan Suara , Panitia Pemilihan Kecamatan , Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan lainnya belum maksimal."Kalau di KPU santunan kematian sebesar Rp36 juta, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan Rp171 juta, itu contoh," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dipecat dari Ketua KPU, Berikut 4 Sanksi yang Pernah Dijatuhkan kepada Hasyim Asyari oleh DKPPDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Jadwalkan Pemanggilan DKPPKOMISI II DPR akan memanggil Dewan Kehormatan Pemilu DKPP usai putusan pemecatan Ketua KPU
Baca lebih lajut »
KPK Diminta Turut Bidik Dugaan Gratifikasi di KPU JaktimKetua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji merespons dilaporkannya Seorang anggota KPU DKI
Baca lebih lajut »
Ketua KPU DKI Bantah Tugaskan Pantarlih Ilegal: Itu Cuma IsuLaporan dugaan panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) illegal direspons Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.Ketua KPU DKI Wahyu Dinata menyatakan
Baca lebih lajut »
Demokrat minta KPU DKI segera laksanakan putusan MK terkait kursi DPRDDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Baca lebih lajut »
Belajar dari Kasus Hasyim, Komisi II Enggan Komisioner KPU Berasal dari Orang TitipanJPNN.com : Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut pihaknya bakal mengevaluasi proses pemilihan Komisioner KPU.
Baca lebih lajut »