Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membantah adanya praktik joki petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) setelah membentuk tim untuk ...
Petugas pemutakhiran data pemilih berjalan menuju rumah warga untuk melakukan verifikasi data di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa
"Sebagaimana dalam surat Bawaslu ada satu Pantralih di Kebayoran Lama dan di Tanjung Priok yang diduga melimpahkan tugas kepada orang lain," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Kamis. Untuk itu lanjut Fahmi, KPU DKI menegaskan bahwa terkait temuan Bawaslu yang menyebutkan ada Pantarlih yang diduga melimpahkan tugasnya kepada orang lain dapat disampaikan bahwa hal tersebut tidak benar.
Mengingat kaya Fahmi, setelah dilakukan penelusuran ternyata saat sampling yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, anggota keluarga yang ditemui berbeda dengan yang dilakukan coklit oleh Pantarlih, sehingga terjadi salah faham.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU DKI lantik 29.315 Pantarlih jelang Pilkada DKI JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melantik 29.315 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI ...
Baca lebih lajut »
KPU DKI Jakarta Lantik Puluhan Ribu PantarlihJPNN.com : Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik puluhan ribu pantarlih yang akan bertugas pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca lebih lajut »
Usai Dilantik KPU DKI, 29.315 Pantarlih Bakal Disebar ke 14.775 TPS saat Pilkada Jakarta, Ini Tugasnya!'Pantarlih akan menjadi ujung tombak pendataan pemilih...'
Baca lebih lajut »
KPU DKI Jakarta tegaskan tidak ada Pantarlih ilegalKPU DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang ilegal karena mereka dilengkapi atribut berupa kartu ...
Baca lebih lajut »
KPU DKI Tepis Isu Joki Pantarlih dalam Proses Coklit Pilkada JakartaKomisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyebut tidak ketentuan yang mengatur Pantarlih harus menunjukkan SK kepada pengawas.
Baca lebih lajut »
DKI KPU Dismisses Jockey Pantarlih Issue in Jakarta Regional Election Coklit ProcessThe DKI Jakarta General Election Commission stated that there is no provision that stipulates that Pantarlih must show the SK to the supervisor.
Baca lebih lajut »