Wakil Ketua BP MPR: KPU wajib patuh soal larangan bekas pecandu maju di pilkada
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Fahira Idris mengingatkan, Komisi Pemilihan Umum harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pecandu dan bekas pengguna narkoba maju sebagai calon pada pemilihan kepala daerah.
"Pasti akan sia-sia, ya, karena memang sudah tegas dilarang UU. Jika ada partai yang tetap mendorong calon mantan pengguna atau pengedar narkoba walau UU sudah melarang berarti partai tidak patuh dan tidak taat asas dan partai seperti ini tidak layak dipercaya," katanya pula. Kapasitas dan integritas, kata dia, adalah sebuah paduan yang wajib dimiliki figur-figur calon kepala daerah, selain punya kompetensi tinggi yang didapat lewat pengalaman, pendidikan, kemampuan manajerial, dan lainnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota KPU dan Bawaslu di Sumut Wajib Rapid Test Covid-19Alwi menyampaikan, rapit test terhadap penyelenggara pilkada ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak terpapar virus corona.
Baca lebih lajut »
KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020KPU sedang menyiapkan aturan agar kampanye terbuka yang melahirkan kerumunan massa dilakukan sangat sedikit, bahkan bila perlu tidak ada.
Baca lebih lajut »
DPD tetap tolak Pilkada 2020 dalam raker dengan KPU dan Bawaslu RIDewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tetap menolak pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember ...
Baca lebih lajut »
KPU Kota Blitar Ganti 13 Petugas Karena Reaktif Saat Rapid TestKPU Kota Blitar mengganti 13 petugas bagian verifikasi faktual data dukungan paslon perseorangan. Ini karena hasil rapid test mereka menunjukkan reaktif. KPU Blitar
Baca lebih lajut »
KPU Blitar tegaskan persiapan pilkada tak terkendala anggota reaktifKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Jawa Timur, menegaskan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak terpengaruh adanya anggota panitia ...
Baca lebih lajut »
KPU Jatim Pastikan tak Ada Petugas PPS/PPK Mengundurkan Diri |Republika OnlineKPU Jatim pastikan tak ada petugas PPS/PPK mundur akibat Covid-19
Baca lebih lajut »