KPU Kota Depok mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah itu sebesar Rp63 miliar...
- Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah itu sebesar Rp63 miliar atau naik Rp9 miliar dari sebelumnya. Besaran anggaran tersebut diketahui setelah dilakukan koordinasi antara Pemkot Depok dan KPU.
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengatakan hingga saat ini pembahasan anggaran masih berlangsung. Pillkada Depok direncanakan digelar tahun 2020."Awalnya kami ajukan anggaran pilkada sekitar Rp74 miliar. Setelah dilakukan pengkajian bersama, akhirnya diefisiensikan menjadi Rp63 miliar. Jumlah tersebut digunakan mulai dari tahapan awal hingga akhir Pilkada Wali Kota Depok," kata Nana, Kamis .
Tahapan awal pilkada dimulai pada September 2019. KPU Depok berharap Pemkot segera menetapkan nilai anggaran pelaksanaan dan mencairkannya di bulan tersebut."Sehingga, nantinya tidak mengganggu proses tahapan pilkada, terutama dari sisi anggaran. Kami sifatnya mengajukan, jadi tidak tahu fixnya berapa dan lapan dicairkan, jadi kami ikuti saja Pemkot bagaimana. Tapi kami berharap di September 2019 sudah tersedia," tandasnya.
Mengenai Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 17 September 2019 lalu, Nana menyatakan untuk wilayah Depok sudah selesai, tinggal menunggu gugatan rampung di Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya penetapan Anggota Legislatif terpilih. "Pelantikannya sendiri dijadwalkan 3 September 2019. Yang jelas penetapannya sebelum bulan September, sehingga selama menunggu tahapan di MK selesai, saat ini kami hanya melakukan pembahasan anggaran dan rapat internal persiapan Pilkada Kota Depok," tutupnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ditegur karena Situng Belum Rampung, Ini Penjelasan KPU RiauKPU Provinsi Riau mendapat teguran dari KPU pusat terkait situng.
Baca lebih lajut »
KPU Solo Tunda Penetapan Perolehan Kursi DPRDKPU Kota Solo belum menerima surat resmi dari KPU RI.
Baca lebih lajut »
UMKM Bosama Kunjungi Pabrik BogasariSebanyak 55 anggota UMKM Bosama, Bojongsari, Depok mengunjungi pabrik Bogasari
Baca lebih lajut »
OJK cabut izin usaha BPR Efita Dana Sejahtera DepokOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Efita Dana Sejahtera, Cimanggis, Depok, Jawa Barat karena pengelolaan ...
Baca lebih lajut »
Bandit Pembobol Minimarket di Depok Didor PolisiPelaku adalah S, F dan FR yang beraksi di minimarket kawasan Sawangan dan Bojonggede, sempat terekam kamera pengawas. pencuriandiminimarket
Baca lebih lajut »