Artinya, masih ada 142 daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana tersebut.
"Monitoring kami secara harian sampai hari ini, sudah ada 128 daerah yang menyelenggarakan pilkada yang anggarannya sudah dicairkan 100 persen untuk biaya penyelenggaraan. Nah yang lain belum mencapai 100 persen," kata Hasyim dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa Kesepakatan NPHD sendiri selesai dilakukan penyelenggara bersama pemda pada Januari 2020 lalu.
Menurut Hasyim, dana pilkada yang bersumber dari NPHD dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada di luar kebutuhan pengadaan protokol kesehatan pencegahanUntuk memenuhi pengadaan protokol kesehatan pilkada, penyelenggara mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara .
Besaran anggaran pilkada itu disepakati melalui rapat kerja antara KPU RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI pada 11 Juni lalu.Dalam rapat tersebut KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Jatim Segera Lakukan Coklit Data Pemilih |Republika OnlineWarga yang sedang isolasi mandiri diimbau mengisi datanya melalui online.
Baca lebih lajut »
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh BertugasKPU pusat menyatakan harus dipastikan bahwa suhu tubuh petugas tidak sama dengan atau lebih dari 37,3 derajat celcius.
Baca lebih lajut »
KPU Depok Siapkan 4.015 Petugas Coklit Data Pemilih |Republika OnlineNusantara Rencananya, proses pencoklitan dilakukan dari rumah ke rumah (door to door) mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Depok KPU Pilkada2020
Baca lebih lajut »
KPU Depok Siapkan 4.015 Petugas Coklit Data Pemilih |Republika OnlineApabila ada data pemilih yang belum terdaftar, petugas wajib menambahkannya
Baca lebih lajut »
Hindari Penularan Covid-19 Saat Pilkada, KPU Gelar Rapid Test Berkala PenyelenggaraLangkah ini dilakukan sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.
Baca lebih lajut »