Belakangan ini aplikasi e-commerce asal China menjadi sorotan lantaran dapat membahayakan UMKM.
Kamis, 31 Okt 2024 20:00 WIB Komisi Pengawasan Persaingan Usaha tidak akan memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia .
Dengan begitu, dia bilang kemungkinan dari segi izin bisa saja menggunakan nama e-commerce lokal yang telah diakuisisi, tapi dari segi model bisnis menggunakan Temu. Untuk itu, dia mempertanyakan peran KPPU agar hal tersebut dapat dicegah."Kemarin ada simpang siur mungkin mekanismenya bukan merger tapi kalau wacana ini digulirkan dan memang terealisasi ini akan membahayakan UMKM Indonesia, yaitu aplikasi Temu. Mungkin masuk langsung bisa dibatasi secara perizinan.
Kekuatan Kppu Larangan Praktek Monopoli Pelanggaran Menteri Koperasi Dan Ukm Bukalapak Kabinet Kppu Minta Pemerintah Dpr Segi Izin Indonesia Larangan Dominan Jakarta Pusat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laranga Revisi Undang-Undang Gedung Dpr Ri Rapat Dengar Pendapat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha M Fanshurullah Asa Undang-Undang Kementerian Umkm Komisi Pengawasan Rdp Pemerintah Temu Peran Kppu Pengaturan Persaingan Kppu M China Abdul Hakim Bafagih Awal Objek Kppu Komisi Vi Dpr Ri Aru Armando Pan Kppu Aplikasi Temu E-Commerce China Umkm Indonesia Persaingan Usaha Izin Aplikasi Aksi Korporasi Monopoli Regulasi Bisnis Perlindungan Umkm
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Solidaritas Hakim: Gaji Kami Saat Ini Kayak Uang Jajan Rafathar Tiga Hari'Kami enggak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak pak, seperti Dirut Mandiri, enggak minta pak,'
Baca lebih lajut »
Buruh Minta UMP Naik 20%, Pemerintah Minta Tunggu Sampai NovemberPenetapan UMP tahun depan masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca lebih lajut »
Ketua KPPU Usulkan Inpres di Peta Jalan Pengawasan Kemitraan PemerintahKPPU mengusulkan adanya Instruksi Presiden untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan bidang ekonomi.
Baca lebih lajut »
Pakar Minta KPPU Lebih Jeli Selesaikan Aduan Terkait RPMJPNN.com : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta lebih jeli dalam menelisik laporan terkait Resale Price Maintenance (RPM).
Baca lebih lajut »
Pengusaha Nakal Belum Bayar Denda Rp 280 M, KPPU Minta Wewenang Sita AsetKPPU ungkap Rp 280 miliar denda belum dibayar oleh pelaku usaha nakal. Ketua KPPU dorong revisi UU agar memiliki wewenang penyitaan aset.
Baca lebih lajut »
Pentingnya 'Digital Governance'Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan tata kelola pemerintah digital (digital governance) perlu diterapkan oleh pemerintah-pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »