KPPU menilai integrasi vertikal oleh integrator di industri unggas berpotensi melanggar UU No. 5/1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
dan produksi anak ayam umur sehari , peternakan sendiri atau bermitra, kepemilikan rumah potong dan, hingga penguasaan atas jaringan distribusi, toko, serta produk olahan. KPPU menemukan bahwa 80 persen pasar dikuasai oleh perusahaan terintegrasi, dan hanya 20 persen dilakukan oleh peternak mandiri.
"Integrasi vertikal tidak serta merta dilarang oleh undang-undang. Undang-undang juga tidak melarang perusahaan untuk menjadi besar. Integrasi vertikal pada satu sisi dapat memberikan efisiensi, kepastian bahan baku dan peningkatan akses ke konsumen.
Menurut Ukay, pemerintah telah memiliki Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dalam mengatur industri tersebut, namun belum dilaksanakan secara optimal. Untuk itu, KPPU menilai Permentan tersebut perlu diefektifkan dalam hal pelaksanaan atau penegakannya. Khususnya dalam hal memastikan kesempatan bagi pelaku usaha mandiri dengan adanya pembatasan pasokan di hulu melalui pembatasan impor GPS, mengawasi dan menjamin bahwa syarat kepemilikan rumah potong danuntuk menjaga pasar peternak , dan melaksanakan pengawasan atas distribusi untuk memberikan kepastian bagi peternak dalam melakukan kegiatan usaha.
KPPU juga menilai bahwa Permendag No. 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen perlu ditegakkan, baik dalam harga anak ayam umur sehari maupun pada harga unggas hidup dan telur sehingga menjamin adanya harga input dan harga
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Dorong 3 Fokus Pemberdayaan Perempuan di Era DigitalPerempuan Indonesia didorong mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik terutama untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.
Baca lebih lajut »
Migrant Care Dorong Pemerintah Bahas Isu Perlindungan Pekerja Migran Selama Presidensi G20Migrant Care meminta pemerintah menjadikan Presidensi G20 sebagai kesempatan mengintegrasikan isu remitansi dalam konteks perlindungan, dan sekaligus meningkatkan kompetensi pekerja migran Indonesia.
Baca lebih lajut »
PCNU se-Indonesia Dorong Muktamar NU Kedepankan MusyawarahMuktamar Lampung bisa menjadikan model musyarawarah mufakat sebagai metode pengambilan keputusan tidak hanya di level syuriah juga di level tanfidziyah
Baca lebih lajut »
Presidensi G20 Indonesia Dorong Inklusi Keuangan GlobalPRESIDENSI Indonesia di dalam G20 salah satu agenda prioritasnya adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam keuangan.
Baca lebih lajut »
Dorong Ekspor, LPEI Beri Pelatihan ke Petani Garam di BaliLPEI gelar pelatihan bagi para petani garam di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali.
Baca lebih lajut »
Sukses Ekspor Jengkol ke Abu Dhabi, Jabar Dorong Produk Lokal Unggulan MenduniaPemprov Jawa Barat mendorong para pelaku usaha di Jabar untuk memasarkan produk-produk unggulannya ke berbagai belahan negara di dunia. Pemprov Jawa Barat mendorong...
Baca lebih lajut »