Dari jumlah pemanggilan tersebut hingga kini baru empat produsen yang hadir memenuhinya ialah PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agro Makmur Raya, PT PMI, dan PT Permata Hijau Sawit.
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha memersiapkan opsi pemanggilan paksa terhadap para produsen minyak goreng yang tidak kunjung bersedia menjalani pemeriksaan, termasuk dua di antara mereka yang berbasis di Sumut. Sejauh ini KPPU melayangkan 37 panggilan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan dugaan persaingan usaha tidak sehat pada produksi dan pemasaran minyak goreng.
Para produsen lain belum menggubris pemanggilan pemeriksaan KPPU, termasuk dua perusahaan yang berbasis di Sumatra Utara, yakni PT Nagamas Palmoil Lestari dan PT Nubika Jaya. KPPU juga melayangkan surat panggilan kedua ke pihak-pihak yang dinilai tidak kooperatif dalam penyelidikannya. Mereka ialah PT Energi Unggul Persada , PT Asianagro Agungjaya , dan PT Sinar Alam Permai . KPPU juga akan memanggil beberapa produsen lain pada minggu depan. Di antaranya PT IP, PT SAP, PT AA, PT SON, dan PT AIP.Bila ada perusahaan yang tidak juga menghadiri pemeriksaan setelah mendapat tiga kali pemanggilan, KPPU akan menggunakan instrumen kerja sama yang sudah dijalin dengan Polri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Santunan Anak Panti dari PT ACA, Dimulai dari PakisajiKegiatan sosial santunan anak panti yang rutin digelar tiap bulan Ramadan itu kembali tersaji PT Anugerah Citra Abadi (PT ACA) mulai kemarin (23/4/2022)
Baca lebih lajut »
Yuk Tes Insting Keibuan Bunda, dari 2 Wanita yang Manakah Ibu dari Anak Ini?Memiliki insting keibuan yang kuat bisa membuat kita memahami segala kondisi yang menimpa Si Kecil. Apakah Bunda memilikinya? Yuk ikuti tes di bawah ini. detiknetwork
Baca lebih lajut »
Bebas dari Lapas, Napiter dari Jatim Tak Bersedia Ikrar Setia NKRINamun, warga asal Jawa Timur (Jatim) ini tidak bersedia ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca lebih lajut »
PKS Sikapi PJ Kepala Daerah dari TNI-Polri Harus Mundur dari JabatanPKS sebagai partai opoisisi mendorong dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah harus mengedepankan sikap transparan, demokratis dan akuntabel.
Baca lebih lajut »