KPK mengusut aliran uang di kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang menggunakan kode 'THR'.
. KPK mencecar Ruslan soal pembahasan Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI dalam APBD 2018-2019 ke Perumda Sarana Jaya untuk pelaksanaan tanah di Pulogebang.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya kembali antara lain terkait pembahasan PMD Pemda DKI dalam APBD tahun 2018 dan tahun 2019 ke Perumda Sarana Jaya untuk pelaksanaan tanah di Pulogebang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa .Ali mengatakan KPK juga mencecar Ruslan Amsyari perihal aliran uang ke sejumlah pihak dengan menggunakan kode 'THR' .
Selain itu, KPK juga memeriksa Yadi Robby selaku Senior Manajer Divisi Umum dan SDM PP Sarana Jaya. Yadi dicecar perihal aliran dana di proyek pengadaan lahan Pulogebang. "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan aliran uang dalam proses pengusulan dan pembahasan PMD Pemda DKI untuk Perumda Sarana Jaya dalam pengadaan tanah di Pulogebang," jelas Ali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Dalami Aliran Dana Pengadaan Tanah Pulogebang Berkedok THRKasus korupsi pengadaan lahan Pulogebang merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul.
Baca lebih lajut »
Kasus Tanah Pulogebang, Eks Anggota DPRD DKI Ruslan Amsyari Dipanggil KPKPemanggilan kali ini bukan pemeriksaan pertama bagi Ruslan. Sebelumnya, politisi Hanura tersebut juha telah dipanggil pada 22 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
THR 2023: Sekelumit Kepala Desa, Ketua RT Hingga Ormas Soal Jatah THRSeperti dikutip dari berita RRI, THR 2023 dari Pemkab Cilacap itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Cilacap ke para kades dan perangkat desa.
Baca lebih lajut »
Tak Patuhi Aturan THR, 669 Perusahaan Diadukan ke Posko THRBatas akhir sudah lewat, ada ratusan perusahaan diadukan karena tak patuhi aturan pemerintah terkait pembayaran THR.
Baca lebih lajut »
Aduan Pelanggaran THR Membludak, Terbanyak di 5 Provinsi IniKemnaker mencatat ada 468 pengaduan yang masuk ke Posko THR, yang melaporkan tidak adanya pembayaran THR.
Baca lebih lajut »
5 Provinsi dengan Aduan THR Bermasalah Terbanyak, Jakarta Nomor Wahid!Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membentuk Posko Satgas Tunjangan Hari Raya (THR), untuk menampung aduan soal THR bermasalah.
Baca lebih lajut »