Diungkapkan KPK alasan penanganan kasus tersebut karena masih ada sejumlah hal yang masih dipertanyakan publik luas.
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan kantor DPRD di Pemkab Morowali Utara, Sulawesi Tengah dari kepolisian.
“Kenapa perkara ini ditarik diambil alih oleh KPK? Karena ada hal-hal yang dalam tanda petik masih banyak dipertanyakan publik, maupun aparat penegak hukum,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa .KPK Ambil Alih Penanganan Korupsi Proyek Kantor DPRD Morowali Utara Karyoto menjelaskan, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi memandang perkara tersebut layak untuk diambil alih.
“Kedeputian Korsup memandang perkara ini perlu ditarik, karena sudah menjadi tersangka ketika dalam proses koordinasi kepolisian dan kejaksaan, di tengah jalan ada upaya praperadilan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka dan mereka mendapatkan terkabulkan permohonannya. Sehingga ada beberapa tentang penyidikan yang tidak sah,” tutur Karyoto.
Karyoto menerangkan, gugatan praperadilan dimenangkan oleh para tersangka dalam kasus ini secara berturut-turut. Dia tidak mengungkapkan lebih lanjut soal identitas para tersangka dimaksud. Namun demikian, KPK berkeyakinan ada unsur dugaan korupsi dalam kasus kali ini seperti pada pengadaan tanah, konsultan perencana, hingga pelaksana pembangunan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PKB Ungkap Alasan 7 Anggota DPRD DKI Kunker ke London Bahas Bus ListrikMenurut Hasbiallah Ilyas, DPRD DKI bertandang London untuk menjalankan fungsi pengawasan dewan. Di sana, mereka membahas soal bus listrik dan peningkatan transportasi publik. TempoMetro
Baca lebih lajut »
Jadi Sorotan di Piala Dunia 2022, Suporter Jepang Ungkap Alasan Dibalik Tindakannya - Pikiran-Rakyat.comAlasan di balik tindakannya yang menjadi sorotan usai laga pembuka Piala Dunia 2022 diungkap suporter Jepang.
Baca lebih lajut »
KPK Tak Akan Respons Surat Klarifikasi Pengacara Lukas EnembeKPK menilai tak perlu membalas surat klarifikasi yang dilayangkan pengacara Lukas Enembe terkait panggilan oleh KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Bantah Ada Persetujuan Pemeriksaan Kuasa Hukum Lukas Enembe di Jayapura |Republika OnlineKPK meminta kuasa hukum Lukas Enembe memenuhi pemanggilan KPK ke Jakarta.
Baca lebih lajut »
KPK Jawab Kritik ICW, Sebut Data yang Disampaikan KeliruKPK menjawab kritik Indonesia Coruption Watch (ICW) soal buruknya kinerja KPK dalam penanganan korupsi. KPK menilai yang disampaikan ICW keliru.
Baca lebih lajut »