KPK Tunggu Laporan Dugaan Korupsi Bansos Rp 2,85 T di DKI Jakarta

Indonesia Berita Berita

KPK Tunggu Laporan Dugaan Korupsi Bansos Rp 2,85 T di DKI Jakarta
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 54 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 51%

KPK masih menunggu adanya laporan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos), yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu adanya laporan dugaan korupsi bantuan sosial , yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini, KPK belum menerima adanya informasi secara langsung terkait adanya dugaan korupsi program bansos di DKI Jakarta.

Baca juga:KPK Bakal Cek Dugaan Korupsi Bansos DKI Senilai Rp 2,85 Triliun“Apakah ada di tempat-tempat lain, seperti di provinsi yang kemudian kami ingin sampaikan, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan bisa melaporkan kepada KPK,” tegas Ali. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya telah menanggapi dugaan korupsi program bansos DKI Jakarta pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Hal ini setelah beredar di media sosial Twitter yang diunggah akun @kurawa pada 9 Januari 2023.Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di DKI Jakarta sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.

Temuannya itu berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jawapos /  🏆 35. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Tunggu Laporan Dugaan Korupsi Bansos DKI JakartaKPK Tunggu Laporan Dugaan Korupsi Bansos DKI JakartaKasus dugaan adanya korupsi bansos DKI Jakarta 2020 mencuat di media sosial Twitter belum lama ini. Menurut akun kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.
Baca lebih lajut »

Ramai Perbincangan Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta, KPK: Silakan Lapor!Ramai Perbincangan Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta, KPK: Silakan Lapor!Pemilik akun twitter kurawa mengaku, mendatangi gudang penyimpanan beras di Pulogadung milik Perumda Pasar Jaya & beras bansos berwarna kuning membusuk.
Baca lebih lajut »

Pj Gubernur DKI Jakarta, Kapolda, dan Pangdam Jaya Kumpulkan Ketua RW se-Jakarta Timur, Ada Apa?Pj Gubernur DKI Jakarta, Kapolda, dan Pangdam Jaya Kumpulkan Ketua RW se-Jakarta Timur, Ada Apa?Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, dan Kodam Jaya mengumpulkan rukun warga (RW) se-Jakarta Timur di Jakarta International Velodrome, Minggu (14.1.2023). Pertemuan ini...
Baca lebih lajut »

BPS DKI Jakarta: Penduduk Miskin Jakarta Turun jadi 4,61 PersenBPS DKI Jakarta: Penduduk Miskin Jakarta Turun jadi 4,61 PersenBadan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Ibu Kota turun dari 502 ribu pada Maret 2022 menjadi 494 ribu pada September 2022.
Baca lebih lajut »

KPK soal Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020: Silakan Masyarakat Lapor Kami Tindaklanjuti | merdeka.comKPK soal Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020: Silakan Masyarakat Lapor Kami Tindaklanjuti | merdeka.comKabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. KPK terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.
Baca lebih lajut »

Kapolda soal Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta: Kita Ikuti Saja Alurnya | merdeka.comKapolda soal Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta: Kita Ikuti Saja Alurnya | merdeka.comPolda Metro Jaya siap mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta perihal jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 01:46:42