KPK kembali menjerat seorang Hakim Agung di lingkungan MA. Penetapan status tersangka ini buntut dari kasus suap penanganan perkara Hakim Sudrajad Dimyati.
, hakim agung nonaktif yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Kami yakini kebijakan tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan kegiatan KPK beberapa waktu yang lalu di gedung MA. KPK dalam melakukan pengumpulan bukti tentu dengan berbagi strategi di antaranya melalui upaya paksa penggeledahan," kata Ali Fikri. "Dan itu secara hukum dibenarkan sebagaimana ketentuan uu maupun hukum acara pidana yang berlaku," ucap dia.Sudrajad Dimyati
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Telusuri Aliran Uang ke Bupati Mukti Agung Wibowo dari Setoran ASN Pemkab Pemalang - Tribunnews.comKPK telusuri aliran uang kepada Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo diduga itu berasal dari setoran para ASN di Pemkab Pemalang.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Akrab dengan Tersangka Lukas Enembe, Dewan KPK: Bukan MasalahMenurut Haris, Dewas tidak masalah apabila penyidik hingga pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara selama masih dalam ranah pelaksanaan tugas.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Harusnya Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Karena Bertemu Lukas Enembe - Tribunnews.comRay Rangkuti, mengatakan seharusnya dewan pengawas atau Dewas KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca lebih lajut »
Konflik perbatasan Sulbar pengaruhi penetapan dapilKonflik sengketa perbatasan antara wilayah pemerintah Sulawesi Barat (Sulbar) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempengaruhi penetapan daerah pemilihan ...
Baca lebih lajut »
Pemkab Batang Masih Menunggu Penetapan Upah Minimum Provinsi |Republika OnlineSaat ini besaran upah minimum di Kabupaten Batang Rp2.132.535.
Baca lebih lajut »