KPK menyebutkan pengusutan kasus di Kemenaker dilakukan jauh sebelum dinamika politik saat ini.
dilakukan jauh sebelum dinamika politik akhir-akhir ini. Bahkan, tim penyidik telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di Kantor Kemenaker beberapa waktu lalu."Jauh sebelum hiruk-pikuk persoalan tersebut, kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," ujarnya.
Karena itu Ali berharap, tidak ada pihak-pihak yang mengaitkan proses penegakan hukum dengan isu politik. Dia memastikan, seluruh proses penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenaker dapat diikuti oleh masyarakat dan disampaikan seluruhnya secara transparan. "Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut, sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung. Kami tegaskan, persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi," kata Ali Fikri.
Diketahui, waktu kejadian tindak pidana yang diusut KPK terkait sistem pengawasan TKI di Kemenakertrans, yakni pada tahun 2012. Tahun itu, Mennakertrans dijabat oleh Muhaimin Iskandar . KPK juga memastikan akan memeriksa seluruh pejabat di tahun peristiwa korupsi terjadi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Buka Peluang Periksa Cak Imin Terkait Kasus Korupsi di Kemenaker Tahun 2012Saat kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi pada 2012 lalu, Cak Imin menjabat sebagai Menaker. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Baca lebih lajut »
KPK buka opsi periksa Cak Imin soal penyidikan di KemenakerKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait ...
Baca lebih lajut »
KPK: Kasus Wali Kota Bima Terkait Proyek Fiktif di PUPRKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai dari kantor hingga rumah pribadi wali kota.
Baca lebih lajut »
Cak Imin Berpotensi Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Sistem Pelindungan TKIKemungkinan tersebut diungkapkan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Baca lebih lajut »
KPK Bakal Periksa Cak Imin Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Pengawasan TKIPelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kemenaker yang terjadi 2012 silam.
Baca lebih lajut »