KPK Tahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jambi

Penetapan ketua Fraksi Golkar DPRD Jambi pengembangan dari kasus Zumi Zola.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain . Ia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap 'ketok palu' pengesahan ‎RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Baca Juga Dalam kasus ini, KPK menetapkan 12 anggota DPRD Jambi dan satu pihak swasta sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan ke-13 tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat mantan gubernur Jambi Zumi Zola. Selanjutnya, Ketua Fraksi PPP di DPRD Jambi, Parlagutan Nasution; Ketua Fraksi Gerindra di DPRD JambiMuhamadiyah; Pimpinan Komisi III DPRD Jambi, Zainal Abidin; Anggota DPRD Jambi, Elhelwi; Gusrizal, Effendi Hatta, dan pihak swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK tahan Ketua Fraksi Golkar DPRD JambiKPK menahan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Sufardi Nurzain seusai diperiksa sebagai tersangka kasus suap terkait pengesahan ...
Baca lebih lajut »

PKB Jabar Gelar UKK Cari Kader yang Siap Jadi Ketua Fraksi DPRDUji kompetensi dan kelayakan ini diharapkan mampu melahirkan kader yang siap menjadi ketua fraksi di DPRD kota/kabupaten dan provinsi.
Baca lebih lajut »

Golkar Pangkep Masih Ajukan Ilham Zainuddin Calon Ketua DPRDPerebutan kursi Ketua DPRD Pangkep periode 2019-2024 dari Partai Golkar berlangsung ketat. Ketua DPRD Pangkep saat ini, Andi Ilham Zainuddin ditantang dua koleganya.
Baca lebih lajut »

Bupati Hadiri Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap 11 RaperdaParipurna ke-36 masa sidang II tahun 2019, seluruh fraksi DPR menyetujui Raperda terkait pembentukan desa dan pendirian...
Baca lebih lajut »

Wasekjen Golkar Minta DPP Segera Pleno Bahas Munas'Bahwa permintaan dalam surat dimaksud merupakan hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Partai Golkar,' kata Wasekjen Partai Golkar Hakim Kamaruddin.
Baca lebih lajut »

Penggelembungan Suara di Sulbar Tak terbukti, MK Tolak Gugatan GolkarMahkamah berpendapat bahwa dalam sebuah tahapan pemilu, sangat mungkin dilakukan perbaikan data pemilih dalam DPT maupun DPK.
Baca lebih lajut »