KPK Sudah Periksa Kepala Perwakilan Regional Alfamidi Tersangka Penyuap Wali Kota Ambon via tribunambonnews
Dalam konstruksi perkara, disebutkan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satu di antaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon.
Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan . Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekira sejumlah Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Suap Alfamidi, KPK Panggil Kepala Dinas PUPR AmbonKPK memanggil Kepala Dinas PUPR Ambon sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan Alfamidi yang menjerat Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.
Baca lebih lajut »
Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan DikerdilkanPara pegawai dan penyidik eks KPK korban TWK menilai KPK saat ini telah dilumpuhkan dan dikerdilkan. Hnya menangani kasus korupsi kecil
Baca lebih lajut »
Polda NTB Tetapkan Kepala KSU Rinjani Cabang Sumbawa Jadi Tersangka”Ya, baru satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kepala cabang KSU Rinjani Sumbawa,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombespol Artanto.
Baca lebih lajut »
Penentuan Calon Ibu Kota Papua Tengah Diserahkan kepada Kepala Daerah”Kami tak terlalu kaku, tapi syaratnya ada surat kesepakatan bersama di antara delapan kepala daerah. Jika tak ada, kami tetap pada keputusan ibu kota Papua Tengah di Nabire,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart. Polhuk Kompas57
Baca lebih lajut »
Kepala BP Batam Lantik Pejabat Struktural Badan Usaha Bandar Udara dan PelabuhanKepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pelantikan ini merupakan implementasi dari SK BP Batam Nomor 95 Tahun 2022.
Baca lebih lajut »