Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian besar terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara optimal.Menurut
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan perhatian besar terhadap Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan barang milik daerah secara optimal.Menurut Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK , Didik Agung Widjanarko , penyelesaian sengketa lahan menjadi salah satu tantangan utama di lingkungan Pemkot Surabaya .
Fokus pada pengelolaan BMD di MCP mencakup 4 sub-indikator utama, yaitu pencatatan aset secara administratif dan legalisasi, pengamanan dan penguasaan, penyelesaian sengketa, serta optimalisasi pemanfaatan BMD. Kewenangan KPK diatur dalam UU 19/2019 Pasal 8 Huruf b, dengan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Unair Soroti Fenomena Kotak Kosong di SurabayaPengamat politik menyebut demo puluhan orang di KPU Surabaya menanyakan soal kotak kosong adalah bentuk kekecewaan. Simak penjelasannya.
Baca lebih lajut »
Kala KPK Soroti Tambang Emas Ilegal Sekotong-Sosok 'The Man Behind The Gun'KPK menyoroti kasus tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, dan menyebut ada 'the man behind the gun' di balik kasus tersebut.
Baca lebih lajut »
Warganet Soroti Kekayaan Presiden dan Menteri yang Melonjak Jelang Lengser, Ini Kata KPKSejumlah warganet menyoroti harta kekayaan Jokowi dan para menteri yang melonjak hingga ratusan persen jelang lengser.
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Sepuluh Rumah di Surabaya Terkait Kasus Dana Pokmas Jawa Timur, Ini HasilnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung melakukan penggeledahan di sepuluh rumah kawasan Jawa Timur, terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam Pengurusan Dana Hi
Baca lebih lajut »
Koper Merah Berlapis Kain Hitam Dibawa Penyidik KPK Usai OTT Di Kalsel, Apa Isinya?Informasi kegiatan penyidik KPK tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Baca lebih lajut »
Biar Cepat Keluar Ruang Isolasi KPK Wajib Bayar Rp20 JutaPungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur Rutan KPK di Gedung C1 dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih K4
Baca lebih lajut »