KPK menyebut, jumlah uang dalam transaksi ‘geng’ di Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan nominee atau nama orang lain cukup besar. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala mengatakan, geng tersebut jejaring sejumlah pegawai DJP. Nasional KPK
Sumber TPPU bisa berasal dari pidana pokok korupsi, penjualan narkoba, maupun terorisme.
“Kenapa enggak masuk? Orang nama kamu masa saya masukin. Tapi sebenarnya saya yakin kamu yang beli,” ujar Pahala. Aset tersebut pun tidak akan dicantumkan dengan jelas dalam LHKPN. Pejabat terkait hanya melaporkan lembaran kepemilikan saham yang masuk kategori surat berharga.Pahala enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai pola geng di Direktorat Pajak menyembunyikan hartanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ramai Seruan Boikot Bayar Pajak, Suryo Utomo Angkat BicaraSeruan boikot membayar pajak akibat kasus yang sedang menimpa pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Baca lebih lajut »
Geng di Ditjen Pajak Punya Pola Sangat Canggih untuk Samarkan Harta Kekayaan, KPK Bakal BongkarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada geng di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
Baca lebih lajut »
Harta Jumbo Pejabat, KPK: Tak Masalah, Asal Bisa DipertanggungjawabkanDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan tak permasalahkan jika pejabat punya harta fantastis.
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Pejabat Bea Cukai Yogyakarta soal Harta JumboDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan masih berkoordinasi mengenai pemanggilan ini.
Baca lebih lajut »
Viral Gerakan Tidak Bayar Pajak, Dirjen Pajak: Bedakan Kasus dan KewajibanDirektur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo angkat bicara soal gerakan tidak bayar pajak karena kasus pejabat negara khususnya Kementerian Keuangan terungkap sejumlah harta kekayaan yang tidak dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca lebih lajut »
Pisahkan antara Kasus dan Kewajiban, Kata Dirjen Pajak Merespons Gerakan Tak Bayar PajakMaraknya kasus pejabat negara khususnya Kementerian Keuangan yang tak melaporkan harta kekayaannya pada LHKPN, memantik gerakan di masyarakat untuk tidak membayar pajak.
Baca lebih lajut »