Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa anggota DPR Sudewo terkait kasus dugaan korupsi kereta api.
PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi rampung memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sudewo terkait kasus pencurian uang rakyat atau dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Kamis, 3 Agustus 2023.
“Kamis bertempat di Gedung Merah Putih, juga telah selesai diperiksa saksi-saksi, Sudewo , Atik Kusdarwati ,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 7 Agustus 2023. Baca Juga: Harun Masiku Ada di Indonesia, Polri Soal Buron Lolos Bandara: Silakan Dicari Tahu bersama KPK
Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa dua saksi dari pihak wiraswasta yakni Roni Gunawan dan Mustono pada Jumat, 4 Agustus 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jadi Saksi Suap Kereta Api, Sudewo dan Istri Dicecar KPK soal Pemantauan Proyek di KemenhubKPK telah memeriksa anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sudewo dan istrinya sebagai saksi untuk mendalami kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub.
Baca lebih lajut »
Irjen Krishna Murti Datangi KPK, Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi TransnasionalKabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan Irjen Krishna Murti ke Gedung KPK dalam rangka memperkuat kerja sama, terkait isu-isu kejahatan transnasional khususnya buronan
Baca lebih lajut »
Datangi KPK, Anak Buah Jenderal Sigit Ini Laporkan Keberadaan Harun Masiku Cs ke KPKDatangi KPK, Anak Buah Jenderal Sigit Ini Laporkan Keberadaan Harun Masiku Cs ke KPK IrjenKrishnaMurti
Baca lebih lajut »
Lukas Enembe Kerap BAB dan Pipis Sembarangan, KPK Akui Dapat Keluhan dari Penghuni RutanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima keluhan dari para penghuni rumah tahanan (rutan) di Gedung Merah Putih KPK terkait kebiasaan jorok Gubernur...
Baca lebih lajut »
UU Peradilan Militer Mendesak Direvisi, Polemik Korupsi Basarnas Hanya Puncak Gunung EsRegulasi membuat prajurit TNI yang terjerat korupsi hanya bisa diproses peradilan militer. Ada yang diadili dan dihukum berat, tetapi ada pula yang belum tersentuh. Revisi UU Peradilan Militer jadi mendesak dilakukan. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Pakta Integritas Pencegahan Korupsi, Ketua DPRD DKI: Wujudkan Pemerintahan yang BersihKetua DPRD DKI Prasetyo Edi mengajak seluruh pihak menjaga integritas dan mengawasi penggunaan APBD DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »