KPK mempertimbangkan untuk melakukan ekstradisi Bupati Mamberamo Tengah yang diduga kabur ke Papua Nugini
Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi . Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek pada Pemkab Mamberamo Tengah itu diduga kabur ke Papua Nugini. Terkait hal itu, KPK membuka peluang untuk mengekstradisi yang bersangkutan.
Advertisement Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menjelaskan bahwa pihaknya bakal menganalisa terlebih dahulu hubungan antara Indonesia dengan Papua Nugini untuk mengekstradisi Ricky Ham.KPK: Jerat Pihak yang Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur “Apakah ada perjanjian ekstradisi atau apakah memungkinkan untuk MLA secara bersama agency to agency kita akan pertimbangkan,” tutur Karyoto di Jakarta, Jumat .
Hanya saja, dia mengakui KPK saat ini masih memiliki tunggakan untuk mengejar sejumlah pihak yang masuk daftar pencarian orang . Namun demikian, dia menegaskan, pihaknya bakal berupaya melakukan upaya maksimal untuk mengejar Ricky Ham.Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Propam Polda Papua Tahan Ajudan Tersangka Bupati Mamberamo Tengah |Republika OnlineBripka SM berada di tahanan Propam Polda Papua di Jayapura.
Baca lebih lajut »
KPK dalami aliran uang eks Bupati Banjarnegara untuk beli asetKPK mendalami aliran uang uang yang diterima tersangka mantan bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) melalui beberapa orang kepercayaan untuk membeli sejumlah aset.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Pengakuan Andi Arief Terima Uang dari Bupati Nonaktif Penajam Paser UtaraKPK Dalami Pengakuan Andi Arief Terima Uang dari Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara: Nantinya pengakuan Andi Arief akan dikonfrontasi dengan keterangan saksi lainnya.
Baca lebih lajut »
Bupati Merauke Diadukan ke KPK soal 'Bayaran' UU, Kemendagri MemantauBupati Merauke Romanus Mbraka diadukan ke KPK terkait video dirinya menyebut mahalnya 'bayaran' UU Pembentukan Papua Selatan. Kemendagri memantau pengaduan.
Baca lebih lajut »