Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pramugari Tamara Anggraeny sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ...
Saksi Tamara Anggraeny hadir dan kembali dilakukan pendalaman materi pemeriksaan antara lain dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka LE
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai berapa nilai aset yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut. Lukas juga dituntut pidana denda sejumlah Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dia pun dijatuhi tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp47.833.485.350,00.
Di samping itu, Lukas dituntut pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ari Muladi Eks Napi Percobaan Penyuapan Pimpinan KPK Dipanggil Terkait TPPU Lukas EnembeKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Ary Mulyadi alias Ari Muladi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Periksa Pramugari Private Jet Tamara Anggaraeny, KPK Dalami Aliran Dana Lukas EnembeSelain menyamarkan hasil korupsi ke pembelian pesawat, Lukas Enembe juga diduga menukarkan uang belasan miliar rupiah ke bentuk valas
Baca lebih lajut »
KPK Duga Pramugari Tamara Anggraeny Terima Uang dari Lukas EnembeKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pramugari Tamara Anggraeny turut menerima aliran uang dari Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Pramugari Cantik Ini Diduga Terima Uang Hasil Korupsi dari Lukas Enembe, HmmTamara Anggraeny kembali dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Pakar Heran Kejahatan Narkotika di Indonesia Banyak, Tapi Pelaku Jarang Dijerat TPPUDalam mengusut perkara Teddy Minahasa, Polri tak menjeratnya dengan TPPU, sehingga tak bisa mengambil semua aset yang diduga hasil pidana.
Baca lebih lajut »